Penghina Presiden Dijerat Tanpa Aduan Hukuman 5 Tahun Penjara, Netizen Sebut Kembalinya ORBA Jilid 2?

Penghina Presiden Dijerat Tanpa Aduan Hukuman 5 Tahun Penjara, Netizen Sebut Kembalinya ORBA Jilid 2?
Penghina Presiden Dijerat Tanpa Aduan Hukuman 5 Tahun Penjara, Netizen Sebut Kembalinya ORBA Jilid 2?

Kabarsatu- Pemerintah mengusulkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban.

Pasal penghinaan presiden diatur dalam Pasal 239 ayat (1) RKUHP. Disebutkan bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Anggota Tim Perumus RKUHP dari Pemerintah Harkristuti Harkrisnowo menyebut, delik umum pada pasal penghinaan presiden diterapkan agar sesuai dengan pasal penghinaan kepala negara asing.

Menurut Harkristuti, RKUHP tentang penghinaan presiden bukan untuk kepentingan pihak tertentu, melainkan mewakili kepentingan seluruh masyarat Indonesia.

“Dia (kepala negara) ditempatkan dalam posisi oleh rakyat Indonesia. Bukan oleh satu, dua partai, atau sejuta, dua juta orang,” katanya, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (5/2/2018).

Sumber link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180205200341-12-274055/penghina-presiden-bakal-dijerat-tanpa-aduan

Dengan adanya usualan dimasukkannya pasal penghinaan presiden ini memunculkan penentangan publik.

Pasal penghinaan presiden sebelumnya sudah dihapus oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Aktivis Dandhy Dwi Laksono mengkritik keras dihidupkannya kembali pasal pemghinaan presiden yang merupakan warisan masa kolonial.

"Sisa sampah warisan kolonial, dipuja Orde Baru, dimatikan Mahkamah Konstitusi, dan dihidupkan kembali untuk "merayakan" 20 tahun reformasi.

Penghinaan pada demokrasi dan akal sehat. Ternyata media, konsultan komunikasi, lovers, dan buzzer tidak cukup. Para presiden NKRI masih harus melindungi diri dari haters dengan cara memenjarakannya," ujar Dandhy Dwi Laksono di akun fbnya, Selasa (6/2).



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga tegas menolak dihidupkannya kembali pasal penghinaan Presiden.


Penghidupan kembali pasal penghinaan Presiden oleh pemerintah saat ini mengingatkan kita akan ramalan politikus PDIP bernama Wanda Hamidah beberapa waktu yang lalu saat kampanye pilpres 2014 silam.

Dan ternyata apa yang dicemaskan dan diramalakan oleh Wanda Hamidah nyaris sempurna.

"Gerakan hari ini sekedar mengingatkan.. kita pernah menentang sistem otoriter" tegas Wanda Hamidah pada akun twitternya pada saat kanpanye pilpres 2014 lalu.(aya/poris/cnnindonesia.com)
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.