Dulu PDIP sebut Pasal penghinaan presiden wujud bengis kekuasaan, Sekarang: Supaya Demokrasi Tak Kebablasan

Dulu PDIP sebut Pasal penghinaan presiden wujud bengis kekuasaan, Sekarang: Supaya Demokrasi Tak Kebablasan
Dulu PDIP sebut Pasal penghinaan presiden wujud bengis kekuasaan, Sekarang: Supaya Demokrasi Tak Kebablasan

Kabarsatu- Beberapa pasal dalam Rancangan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana menuai kritik. Satu di antaranya adalah soal pasal penghinaan kepada presiden.

Terkait polemik ini, PDIP menyatakan dukungannya agar pasal itu kembali berlaku. Keberadaan aturan itu dianggap penting untuk menjaga kebebasan dalam berpendapat.

"Melihat demokrasi yang kebablasan, yang simbol-simbol negara pun seringkali dilecehkan. Maka kalau kita melihat hal tersebut perlu dilakukan pengaturan,"  kata Sekretaris Jenderal PDIP,  Hasto Kristiyanto, dalam diskusi di kantor Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2) seperti dikutip dari kumparan.com

Hasto menilai aturan yang melarang adanya penghinaan kepada presiden sudah sesuai dengan adat di Indonesia. Menurutnya, budaya ketimuran Indonesia menempatkan posisi pemimpin dalam kedudukan yang terhormat.

"Itu bagian dari kebudayaan kita. Bukan hanya presiden, kepala desa, kepada RT pun kita hormati. Sehingga tentu saja, kita harus mengedepankan tradisi untuk sama sama menghormati, tidak perlu saling menghina," ujarnya.

Terkait ada kekhawatiran akan munculnya kembali otoritarianisme jika pasal ini berlaku, Hasto menepisnya. Pemerintahan saat ini, dianggapnya tidak mungkin menjadi otoriter.
"Ini pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang tidak akan bertindak represif," sebut Hasto.
Sebagai informasi, dalam KUHP peninggalan kolonial Belanda, pernah ada delik soal penghinaan pemimpin negara. Aturan itu sempat diadopsi pemerintah hingga Mahkamah Konstitusi menghapusnya setelah mengabulkan uji materi pasal tersebut karena dianggap dapat memberikan ketidakpastian hukum.

Dukungan penuh oleh PDIP terhadap pasal penghinaan presiden ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP sewaktu masih berdiri pada posisi Oposisi pada tahun 2013 lalu.Dimana waktu itu sikap PDIP meolak adanya pasal-pasal penghinaan presiden dengan alasan bahwa pasal penghinaan presiden adalah bentuk kemunduran Demokrasi dan wujud wajah bengis kekuasaan.

Link : https://www.merdeka.com/politik/budiman-pasal-penghinaan-presiden-wujud-wajah-bengis-kekuasaan.html

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko: Pasal penghinaan presiden wujud wajah bengis kekuasaan

Merdeka.com- Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko sekaligus Anggota Komisi II DPR itu menilai masuknya kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RUU KUHP merupakan kemunduran demokrasi. Selain itu, rencana mengembalikan pasal tersebut adalah sinyalemen bahwa pemerintah atau penguasa belum siap mendapat kritik dari masyarakat, sebagai refleksi perilaku kekuasaan yang dianggap abai terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Anggota DPR yang juga pernah menjadi korban pasal itu, Budiman Sudjatmiko, mengatakan benar bahwa kekuasaan pemerintah yang sah adalah sesuatu yang patut dihormati dan dijunjung tinggi martabatnya, selama kekuasaan itu mampu menghadirkan dirinya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

"Tetapi jika kekuasaan sebaliknya tampil dengan wajah beringas dan bengis, represif dan otoriter, maka dari perspektif masyarakat, kekuasaan menjadi sesuatu yang patut di kontrol dan diingatkan. Kalau kemudian ekspresi masyarakat itu dianggap menghina kekuasan, maka jelas kekuasan telah menampakkan diri dan wajah yang sebenarnya," kata Budiman lewat keterangan tertulis, Kamis (4/4) seperti dikutip dari merdeka.com

"Langkah pemerintah yang berupaya memasukkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP adalah perwujudan wajah bengis kekuasaan yang dengan legitimasi undang-undang sewaktu-waktu dapat memberangus demokrasi dan memporak-porandakan civil society," imbuhnya.

Dalam RUU KUHP, Pasal 265 berbunyi: "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta." Mahkamah Konstitusi pernah mencabut pasal tersebut yang dimohonkan Eggi Sudjana.

"Dalam kajian hukum Mahkamah Konstitusi semangat mengkultuskan kekuasaan tidaklah sesuai dengan UUD 45 yang menjunjung tinggi semangat demokrasi," kata politikus PDIP ini.(aya/merdeka/kumparan)

sumber:kumparan.com/merdeka.com
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.