Dua Kali Mangkir dari Sidang Alfian Tanjung, Sekjen PDIP Akan Dijemput Paksa

Dua Kali Mangkir dari Sidang Alfian Tanjung, Sekjen PDIP Akan Dijemput Paksa
Dua Kali Mangkir dari Sidang Alfian Tanjung, Sekjen PDIP Akan Dijemput Paksa

Kabarsatu- Pengacara dai Alfian Tanjung menyebut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bisa dijemput paksa ke Persidangan UAT untuk menjadi saksi dalam perkara ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

“Sudah dua kali dia tidak datang, yang pertama adalah ketika sidang pembuktian pertama, dijadwalkan Hasto hadir di persidangan dengan saksi pelapor, dan kali kedua ini adalah dengan saki ahli ITE, namun Hasto tidak juga datang, dia bisa dijemput paksa,” ungkap Al Katiri saat dihubungi Kiblat.net, Kamis (01/02/2018).

Dengan ketidakhadiran Hasto di persidangan kelima Alfian Tanjung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat pada Rabu (31/01/2018), Al Katiri menyebut bahwa kuasa kuasa hukum Alfian Tanjung memprotes keras alasan tidak dapat hadirnya Hasto yang beralasan sama persis dengan minggu lalu.

“Kami protes keras alasan Hasto tidak bisa hadir sidang karena kesibukan tugas partai dan kami juga keberatan terhadap ahli yang hadir sebelum Hasto selaku saksi pelapor diperiksa. Hakim meminta JPU untuk menghadirkan Hasto minggu depan dan jika tidak hadir majelis hakim akan mengeluarkan surat untuk dijemput pakasa,” ungkap Al Katiri.

Selain masalah Hasto di persidangan, Al Katiri juga menyebut barang bukti yang digunakan Tanda Perdamaian selaku pelapor kasus ini adalah hasil upload oleh Muhamad Aditya Iman Fahlevi selaku redaktur dari portal online Sebarr.com. Al Katiri menyebut bahwa Sebarr.com mengunduh dari Twiter Alfian dan kemudian meng upload kembali atau menyebarkan perkataan Alfian yg diduga mengandung ujaran kebencian.

“Aditya tidak menyadari bahwa perbuatannya dengan menyebarkan konten tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang juga dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE no 11 Tahun 2008. Apalagi perbuatan Aditya yang tidak meminta ijin dari Alfian selaku pemilik Twiter tersebut juga melanggar pasal 32 ayat 1 UU yang sama,” tukasnya.

Hasto Kristiyanto memerintahkan kader PDIP Tanda Perdamean untuk melaporkan Alfian Tanjung terkait kicauan akun @alfiantmf di Twitter. Cuitan berbunyi “PDIP yang 85 persen isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam” yang dikutip dalam berita sebuah portal bernama Sebarr.com, jadi bukti pelaporan Alfian.(aya/kiblat)
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.