PKS Konsisten Tolak RUU Minuman Beralkohol Dijual Bebas Secara Legal

PKS Konsisten Tolak RUU Minuman Beralkohol Dijual Bebas Secara Legal
PKS Konsisten Tolak RUU Minuman Beralkohol Dijual Bebas Secara Legal

Kabarsatu- Di tengah pembahasan Rancangan Undang-undang(RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol), fraksi PKS kembali menyatakan bahwa sejak awal telah menolak miras untuk dijual bebas. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, fraksinya dan PPP adalah yang pertama melakukan inisiatif RUU Larangan Minol, sebagai bentuk tanggung jawab moral mengatasi masalah peredaran dan penjualan miras yang marak di tempat-tempat umum.

"Kami tegas dan konsisten sejak awal menolak penjualan miras secara bebas. Bahkan, judul RUU kami usulkan tegas dengan frasa Larangan Minol untuk memberi pesan dan frame berpikir bahwa dasarnya minuman beralkohol memang dilarang di negara kita," kata Jazuli dalam pernyataan yang diterima akurat.co, Minggu (21/1).

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, pelarangan minol bukan hanya karena alasan ideologi negara yang memang mengarahkan bangsa ini pada kehidupan berbangsa yang sehat dan bermartabat. Akan tetapi juga atas alasan sosiologis (dampak sosial), dimana bebasnya peredaran dan konsumsi minol menjadi penyebab dan pemicu kematian, kejahatan atau kriminalitas, dan merusak kesehatan.Diketahui, kasusnya sudah banyak diliput media.

Jazuli juga menilai pesan pelarangan ini urgen melihat realitas begitu bebasnya peredaran minol atau miras yang dijual di tempat-tempat umum dan banyak dikonsumsi oleh remaja dan anak-anak. Pelarangan ini bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat untuk memproteksi generasi bangsa dari kerusakan.

"Dengan UU yang tegas menyatakan pelarangan minol, kita berharap produsen dan penjual semakin taat hukum. Sebaliknya, aparat diharapkan memiliki payung hukum yang kuat untuk menertibkan pelanggaran peredaran miras di tempat-tempat umum," ujar Jazuli.

Sementara itu,  Anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (minol) dari Fraksi PKS, Fikri Faqih juga mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menyetujui miras dijual bebas di warung atau di minimarket.

“Di Pansus RUU Minol, Fraksi PKS komitmen dan konsisten tidak pernah menyetujui miras dijual bebas di warung atau minimarket. Dalam draf pembahasan terakhir, bahkan semua fraksi menyetujui pembatasan distribusi miras,” jelas Fikri Fakih.

Fikri Faqih menambahkan, dalam RUU tersebut juga ditegaskan adanya syarat dan izin untuk menjual miras. Seperti, harus jauh dari lingkungan pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Juga untuk pembeli, ada syarat mengenai umur, status kewarganegaraan, bahkan agama yang hingga kini masih didiskusikan.

“Karena penjualan etanol sebagai minuman termasuk pengecualian. Tapi, secara umum dilarang,” ucap Wakil Ketua Komisi X.

Dalam perkembangan pembahasan semua fraksi, lanjut dia, pada dasarnya sepakat ada substansi larangan dalam batang tubuh di RUU tersebut. Meski, masih berbeda pandangan soal judul RUU, apakah secara eksplisit menggunakan frasa "larangan" atau "pembatasan/pengawasan".

Menurut Fikri, dari sisi pembatasan, pengawasan, industri, dan mekanisme peredarannya, sebagian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. “Seperti, UU tentang Bea Cukai, tentang Makanan dan Obat, tentang Kesehatan, dan sebagainya,” sambungnya.(aya/akr)
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.