Sebut Banjir Mudah Diatasi Jika jadi Presiden, Jokowi Minta Anies Action Atasi Banjir

Sebut Banjir Mudah Diatasi Jika jadi Presiden, Jokowi Minta Anies Action Atasi Banjir
Sebut Banjir Mudah Diatasi Jika jadi Presiden, Jokowi Minta Anies Action Atasi Banjir

Kabarsatu- Presiden Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengatasi banjir ibu kota. Sejumlah pekerjaan pun diminta Jokowi agar segera dieksekusi Anies. Diantaranya, drainase di kampung-kampung agar dibersihkan seperti dikutip dari Merdeka.com Jumat, 15 Desember 2017.

"Kita harapkan juga pemerintah provinsi ini (Jakarta) mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir itu, drainase di kampung-kampung semuanya harus dibersihkan," ujar Jokowi saat meninjau pembangunan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12).

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Anies untuk menambah waduk agar mampu menampung air. Aliran sungai pun ia minta agar segera dibersihkan.

"Plus kalau bisa tambah waduk-waduk di Jakarta. Itu sudah akan sangat mengurangi. Jadi Waduk Sunter, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Setiabudi semuanya harus dikerjakan, dibersihkan terus," tegas Jokowi.

Banyak pekerjaan yang diminta Jokowi untuk dikerjakan Anies. Selain tiga langkah di atas, Jokowi meminta mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu agar segera merampungkan pengerjaan sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur. Hal itu dinilai mampu mengatasi banjir Ibu Kota.

Sebelumnya waktu kampanye Pilpres 2014 yang lalu Jokowi pernah sesumbar mengatakan bahwa macet dan banjir akan mudah diatasi jika sudah jadi presiden.Tapi kenyataannya tidak semudah seperti yang dijanjikan Jokowi sewaktu kampanye pilpres 2014 lalu. Macet dan banjir makin parah meskipun Jokowi sudah jadi presiden.

Berikut janji Jokowi sewaktu kampanye pilpres 2014 lalu dikutip dari berita Kompas.com - 24/03/2014. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

Jokowi menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.

"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," papar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014).

Jokowi menjamin, seluruh perencanaan transportasi yang telah dicanangkannya selama menjabat sebagai DKI-1 tidak akan terbengkalai jika nantinya ia menjabat sebagai RI-1. Ke depannya, Jokowi ingin agar Jakarta memiliki banyak moda transportasi.

Saat ini, Jakarta tengah dalam tahap upaya membangun MRT, monorel, menambah tiga koridor transjakarta, dan yang terbaru, membangun metro kapsul.

Untuk nama terakhir, kata Jokowi, pihaknya saat ini masih mempertimbangkan dan mempelajari jenis transportasi yang diusulkan oleh PT Perkakas Rekadaya Nusantara (PT PRN). Jokowi mengaku tertarik karena PT PRN menawarkan nilai investasi yang kecil.

"Metro kapsul ini lebih murah dari MRT dan monorel. Biaya produksi juga murah, tiangnya kecil, pengerjaannya cepat banget. Pengaturan headway dari kereta ke kereta itu bisa beriringan," ujarnya.(aya/kompas/merdeka)

sumber:kompas.com/merdeka.com
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.