Progres 98: Ada Manuver Politik Istana di Balik Pergantian Gatot, Soal Pilpres?

Progres 98: Ada Manuver Politik Istana di Balik Pergantian Gatot, Soal Pilpres?
Progres 98: Ada Manuver Politik Istana di Balik Pergantian Gatot, Soal Pilpres?

Kabarsatu- Dugaan adanya manuver politik yang dilakukan oleh istana terkait pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo oleh KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, dilontarkan oleh Ketua Progres 98, Faizal Assegaf.

Pasalnya, pergantian itu dinilai lebih cepat. Padahal jabatan Gatot Nurmantyo baru akan paripurna pada bulan Maret 2018 mendatang.

“Saya kira proses pergantian Panglima TNI akan dibuat elegan, bermartabat dan tanpa tendensi, jika hubungan Jokowi dan Gatot berjalan mesra” ujar Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (5/12).

Hal itu, menurut Faizal memberi indikasi kuat bahwa Jokowi bertindak atas tekanan kekuatan terkait di lingkaran istana. Tentu akan memicu eskalasi politik jelang Pilpres 2019.

"Terlebih belakangan Istana mencurigai Gatot dekat dengan kalangan umat Islam dan merupakan jenderal titipan SBY, serta sangat loyal pada Prabowo Subianto," ujar Faizal.

Apalagi, lanjut Faizal, sempat muncul isu berbau fitnah yang menyebutkan bahwa Gatot dianggap sebagai jenderal yang ada di balik gerakan penggalangan kekuatan massa Islam dalam aksi 411 dan 212 di akhir tahun 2016.

Karenanya lanjut Faizal sangat tidak elok Jokowi memanfaatkan dinamika politik yang tidak sehat tersebut untuk mempercepat pencopotan Gatot.

Faizal menduga, situasi ini bakal menimbulkan problem krusial dan sudah pasti memicu prahara politik nasional.

“Seharusnya Jokowi menahan diri, biarkan saja pergantian Gatot berjalan nomatif pada Maret nanti. Sehingga pergantian Panglima TNI tidak terkesan Gatot disepak mirip Anies diusir dari Kabinet," ujar Faizal.

Sementara itu, Wakil Direktur Imparsial, Gufron menilai penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto menggantikan Gatot merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan Undang-undang TNI.

"Sekarang memang giliran diberikan kepada AU jika kita mencermati Panglima TNI dalam tiga tahun terakhir." papar Gufron.

Selain hal itu menurut Gufron, Presiden juga memiliki pertimbangan kuat dan matang dalam penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Presiden tentu punya alasan kuat dan sudah dipertimbangkan." lanjut Gufron.

Namun Gufron juga berharap DPR tetap menanggapi pencalonan tunggal ini dengan kritis. Aspek-aspek seperti kompetensi, integritas dan komitmen dalam kemajuan TNI kedepannya harus sangat dicermati.

"DPR harus mencermati pencalonan tunggal ini secara kritis melalui fit and proper test nanti." pungkas Gufron.(aya/jpg)

sumber:jawapos.com
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.