Naudzubillah, Rayakan Putusan MK, LGBT bakal Pesta Seks di Malam Tahun Baru?

Naudzubillah, Rayakan Putusan MK, LGBT bakal Pesta Seks di Malam Tahun Baru?
Naudzubillah, Rayakan Putusan MK, LGBT bakal Pesta Seks di Malam Tahun Baru?

Kabarsatu- Untuk merayakan putusan Mahkama Konstitusi (MK)  yang menolak permohonan judicial review atau uji materi pasal perzinaan dan LGBT dalam KUHP, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, berencana melakukan pesta seks pada malam tahun baru 2018 di Balikpapan.

Kabarnya, komunitas LSL yang biasa disebut masyarakat sebagai kaum gay, beberapa waktu lalu telah berkumpul merencanakan gelaran pesta seks dimaksud.

Informasi yang dihimpun Balikpapan Pos (Jawapos Grup/Fajar) pada Kamis (21/12), pertemuan tersebut dihadiri komunitas gay dewasa maupun anak-anak.

“Waktunya sudah fix saat malam tahun baru, tinggal soal tempat masih belum pasti,” ujar sumber terpercaya kemarin.

Dia mengatakan, pesta seks sesama lelaki ini bukan semata untuk merayakan malam pergantian tahun 2017 dan datangnya tahun 2018.

“Mereka sekaligus merayakan kemenangan atas keputusan MK soal zina LGBT,” sebutnya lagi.

Putusan MK, kata sumber media ini, dinilai merupakan langkah maju karena berikutnya jaringan komunitas gay nasional tengah berjuang tataran legislatif agar perbuatan zina tak masuk ranah pidana.

Lebih gilanya lagi, jaringan tersebut berharap pernikahan sesama jenis kelak akan diakui di Indonesia.

“Itu perjuangan langkah panjang. Yang jelas, jaringan komunitas gay nasional mendapat funding luar negeri untuk memperjuangkan hak-haknya,” beber dia.

Dia mengemukakan, koordinasi bakal digelarnya pesta seks kaum gay, kemungkinan besar tidak lagi dilaksanakan secara kopi darat. Melainkan lewat aplikasi android khusus komunitas gay, sehingga hanya mereka yang benar-benar member saja yang bisa mengaksesnya.

Apakah mereka yang lesbian ikut merayakan pesta seks tersebut? Ditanya begitu, sumber Balikpapan Pos mengatakan tidak tahu, karena mereka sangat tertutup.

“Beda dengan gay, mereka sudah punya komunitas sehingga agak sedikit terbuka. Lagian gay punya aplikasi android yang bisa melacak keberadaan antar sesama gay,” terang dia.

Saat rapat koordinasi yang digagas Komisi Penanggulangan Aids (KPA) di ruang rapat I Bappeda Balikpapan beberapa waktu lalu, informasi bakal digelarnya pesta seks kaum gay itu sudah terungkap.

Pihak kepolisian yang hadir menyatakan siap untuk melakukan tindakan hukum seandainya pesta seks itu bakal digelar.

Untuk diketahui, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Euis Sunarti mengaku kecewa atas putusan dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pasal 284, 285 dan 292 KUHP tentang Perzinahan, Pemerkosaan, dan Pencabulan Anak.

Penolakan atas tiga pasal itu membuat komunitas LGBT begitu mudah menyebarkan perilaku seks yang menyimpang.

“Kami tentu sedih, karena kami berharap banyak,” ungkap Euis, salah satu dari 12 pemohon atas gugatan ketiga pasal KUHP tersebut di gedung MK Jakarta, Kamis (14/12).

Kekecewaan Euis berdasarkan realita, bahwa seks menyimpang di masyarakat sudah sangat kritis sehingga harus segera ditangani. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang yang jelas untuk menekan perbuatan tersebut. “Agar masalah penyimpangan seksual minim,” lanjut Euis.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat telah memutuskan menolak permohonan Euis dan 11 rekannya untuk mengubah pasal 284, 285 dan 292 tentang Perzinahan, Pemerkosaan, dan Pencabulan Anak.

Menurut Arief, MK tidak memiliki wewenang untuk mengubah undang-undang. MK hanya berhak melakukan pengkajian apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Sementara itu, aktivis LGBT yang juga pendiri Gaya Nusantara, Dede Oetomo mengatakan, putusan hakim sudah tepat. Menurutnya memang tidak ada urgensinya soal aturan seputar ranah privat.

“Ya, ini langkah bijak MK, bisa memilahkan mana yang jadi wewenangnya (menguji konstitusionalitas perundang-undangan) dan mana yang jadi wewenang DPR (merevisi per-UU-an)” ujar Dede kepada JawaPos.com, Kamis (14/12).

Artinya, MK menolak permintaan jika LGBT masuk ranah pidana baru. Dede menilai permohonan pemohon uji materi justru mengkriminalisasi semua seks di luar nikah.

“Sekarang sih secara nasional tidak ada (kriminalisasi). Permohonan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia itu yang mau mengkriminalisasi semua seks di luar nikah,” ucapnya. (Pojoksatu/jawapos/Fajar)
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.