Kubu Setya Novanto: KPK Sengaja Hilangkan Nama Politisi PDIP di Korupsi e-KTP

Kubu Setya Novanto: KPK Sengaja Hilangkan Nama Politisi PDIP di Korupsi e-KTP
Kubu Setya Novanto: KPK Sengaja Hilangkan Nama Politisi PDIP di Korupsi e-KTP

Kabarsatu- Tim kuasa hukum Setya Novanto (Setnov) menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sengaja menghilangkan nama-nama penerima uang panas proyek E-KTP dalam dakwaan kliennya. Tudingan itu terhadap soal hilangnya tiga nama besar asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketiga nama besar asal PDIP yang dituding kuasa hukum Setnov sengaja dihilangkan oleh KPK yakni Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly, dan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey.

"Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Ganjar Pranowo disebut menerima fee 520 ribu dolar AS, Yasonna Laoly menerima fee 84 ribu dolar AS dan Olly Dondokambey dinyatakan menerima fee 1,2 juta dolar AS, namun dalam dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Setya Novanto, nama-nama tersebut dihilangkan secara sengaja," ‎kata anggota kuasa hukum Setya Novanto, Fahmi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Tak hanya terhadap tiga Politikus PDIP tersebut, kubu mantan Ketum Partai Golkar itu juga merincikan adanya perbedaan total uang panas proyek E-KTP yang diterima ‎oleh Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di dakwaan Irman dan Sugiharto dengan dakwaan Ketua DPR RI nonaktif tersebut.

"Dalam dakwaan Irman, Gamawan Fauzi menerima 4,5 juta dolar Amerika Serikat dan Rp50 Juta. Dalam dakwaan Andi Narogong dihilangkan 4,5 ‎juta dolar Amerikanya menjadi hanya Rp50 juta," kata Fahmi.

Setya Novanto sendiri telah didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan E-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek E-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(aya/ok)
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.