Donald Trump Provokasi Umat Islam

Donald Trump Provokasi Umat Islam
Donald Trump Provokasi Umat Islam

Kabarsatu-
Oleh: Smith Alhadar, Penasihat ISMES, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

Sejak dulu, orang Palestina tidak pernah berharap presiden AS akan berlaku adil terhadap mereka terkait konfliknya dengan Israel. Namun, langkah pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang akan disusul dengan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, sungguh keterlaluan.

Masalahnya, Palestina hendak menjadikan kota itu, khususnya Yerusalem Timur tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, sebagai ibu kota negara Palestina merdeka kelak.

Komunitas internasional sendiri, termasuk AS, menganggap Yerusalem Timur yang direbut Israel pada 1967 sebagai wilayah pendudukan. Dengan demikian, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sesungguhnya AS telah menabrak sejumlah prinsip hubungan internasional dan Resolusi DK PBB.

Pada 1947, dalam skema pembagian tanah antara Israel dan Palestina, PBB mengeluarkan Resolusi 181 yang menetapkan Yerusalem sebagai kota internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 (1967) menyerukan Israel mundur dari wilayah pendudukan, yaitu Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Dalam Kesepakatan Oslo (1993) antara Israel dan Palestina, di mana AS menjadi mediator status final Yerusalem Timur akan ditentukan di meja perundingan. Masih ada puluhan lagi Resolusi DK maupun Majelis Umum PBB yang menegaskan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan.

Resolusi DK PBB 252 (1968), misalnya, meminta Israel membatalkan semua aktivitas di Yerusalem dan menguruk pendudukan tanah Palestina melalui agresi bersenjata. Resolusi juga menuntut Israel berhenti mengambil langkah lanjutan yang dapat mengubah status quo kota itu.

Resolusi 298 (1971) menegaskan, semua tindakan yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem, seperti penyitaan tanah, adalah ilegal.

Selain itu, Resolusi 465 (1980) menuntut Israel menghentikan perencanaan dan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem. Resolusi itu juga mendesak Israel membongkar permukiman Yahudi yang ada.

Faktanya, bukannya tunduk pada resolusi-resolusi di atas, Israel malah terus melakukan yahudinisasi Yerusalem dengan berbagai cara, temasuk mengorbankan orang Palestina. Segera setelah menduduki Yerusalem Timur, Israel menambahkan sekitar 115 km persegi tanah ke dalam wilayah kota itu.

Tanah ini sama sekali bukan diambil dari wilayah yang secara tradisional termasuk Yerusalem, melainkan dari 28 desa Palestina yang tanahnya diserobot.

Sebelum 1967, Yerusalem Barat memiliki luas 40 km persegi, sementara Yerusalem Timur yang dikuasai orang Palestina memiliki luas tanah sekitar 10 km persegi. Setelah pendudukan, luas wilayah Yerusalem tiba-tiba menjadi 185 km persegi.

Salah satu di antara kekhawatiran utama Israel adalah menjaga agar warga Yahudi tetap mayoritas di Yerusalem. Kuota perumahan nyaris tidak ada hubungannya dengan perencanaan kota, tetapi digunakan untuk mendesak orang Palestina meninggalkan kota tersebut.

Pada 1999, penasihat tinggi mantan wali kota Yerusalem, Teddy Kolek, mengungkapkan, pemerintahnya mempunyai target rahasia untuk membatasi populasi Palestina pada angka 28,8 persen.

Membiarkan terlalu banyak rumah baru bagi di lingkungan Palestina akan berarti terlalu banyak penduduk Palestina di kota ini. Inilah inti kebijakan pemerintah kota dan pemerintah pusat agar tidak ada yang dapat menggugat kepemilikan Israel atas Yerusalem yang lebih besar pada masa mendatang.

Sejak 1967, Israel telah berusaha mengubah karakter etnis Yerusalem. Para pejabat pemerintah menerapkan kuota rasial dalam rangka memastikan warga Yahudi adalah mayoritas. Pada saat kepadatan populasi Palestina di kota itu meningkat, orang Palestina menghadapi pilihan-pilihan yang pelik.

Jika tinggal di luar batas kota, mereka akan kehilangan kartu tanda penduduk yang diperlukan untuk kembali bekerja. Jika mencoba membangun di atas tanah milik keluarga, mereka tidak diberi izin mendirikan bangunan.

Dengan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bisa dipastikan yahudinisasi kota itu akan semakin digencarkan. Bukan tidak mungkin orang-orang Palestina, jumlahnya sekitar 420 ribu jiwa, yang masih bertahan di kota itu akan diusir Israel.

Toh, orang-orang Palestina di Yerusalem Timur tidak berkewarganegaraan. Israel hanya menetapkan mereka sebagai pemukim tetap. Status mereka meskipun telah menetap di situ sejak nenek moyang mereka, hanyalah sebagai migran asing.

Sementara itu, orang-orang Yahudi dari Eropa atau AS yang menempati tanah Palestina yang diserobot, langsung diberi kewarganegaraan Israel. Tindakan Trump sungguh kontroversial dan kontradiktif.

Di satu pihak, ia berjanji akan menuntaskan masalah konflik Israel-Palestina, tapi di pihak lain, dengan mengakui Yerusalem secara keseluruhan sebagai milik Israel, sesungguhnya ia menghancurkan proses perdamaian yang buntu sejak 2014.

Lebih dari itu, ia memprovokasi Palestina, Arab, dan kaum Muslim seluruh dunia, bahkan juga kaum Kristiani, di luar jemaat Gereja Evangelis. Trump tega memuaskan kelompok sayap kanan AS, Gereja Evangelis dan Israel, dengan menyakiti 1, 6 miliar umat Islam.

Wajar jika Palestina, Arab, dan kaum Muslim bereaksi keras atas tindakan Trump. Kondisi ini tak terelakkan lagi mengarah pada konflik Israel-Palestina karena orang-orang Palestina yang tanpa harapan ini menjadi sangat tertekan.

Pada September 2000, percikapan api pembakar kemarahan dimulai di Yerusalem Timur. Pemicunya adalah Ariel Sharon. Bersama 1.000 prajurit Israel ia memasuki Haram al-Syarif yang berdiri di dekat Masjid Al-Aqsa, dan mengumumkan kendali Yahudi atas wilayah ini.

Kerusuhan langsung pecah. Inilah Intifada II yang menelan 3.000 jiwa Palestina. Intifada III yang mulai berlangsung di Jalur Gaza sejak 6 Desember akan meluas ke Tepi Barat, bahkan akan memicu sentimen anti-AS di dunia Islam.

Trump memang melakukan destabilisasi Timur Tengah dan Dunia Islam yang berbahaya.(aya/rep)
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.