Aneh, Tersangka Koruptor Novanto Malah Disebut Negarawan

Aneh, Tersangka Koruptor Novanto Malah Disebut Negarawan
Aneh, Tersangka Koruptor Novanto Malah Disebut Negarawan

Kabarsatu- Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Golkar, Dave Laksono menilai sikap pengunduran diri tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto sebagai tindakan kenegarawanan yang patut mendapat apresiasi.

"Ini sikap negarawan dan kesatria," ucap Dave di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/12).

Karena dianggap seorang negarawan, menurut Dave, Golkar akan membantu Novanto dalam menghadapi kasusnya dengan segala jalan hukum yang bisa dilakukan. Hal ini dilakukan agar mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut mendapat perlakuan yang sama di mata hukum.

"Partai Golkar harus melakukan pembelaan melalui jalur-jalurnya. Maksudnya bukan kita menekan hakim, polisi, namun kita mendukung dibuka semua permasalahan," imbuh Dave.

Terkait pernyataan kuasa hukum Novanto yang menyebut adanya sejumlah nama politisi PDI-P hilang dalam surat dakwaan Novanto, Dave mempermasalahkannya. Menurut Dave, jika memang hal itu benar terjadi, hal ini dinilai sebagai tindakan yang tidak adil kepada suami Deisti Astriani Tagor tersebut.

"Buka saja semua, kenapa nama-nama tokoh lain seperti menteri, dan gubernur hilang," ketus Wasekjen Golkar tersebut.

Hal senada juga dipertanyakan oleh wakil ketua Umum DPP partai Gerindra Ferry Yuliantono. Dia menganggap penghilangan nama ini adalah hal yang tidak wajar dan baru terjadi di KPK.

"Pertama kali ini saya mendengar pernyataan KPK, bahwa dalam surat dakwan ada yang boleh disimpan dulu baru dikeluarkan pada waktunya," tutur Fery.

Sebelumnya dalam surat dakwaan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Ganjar Pranowo diduga menerima USD 520 ribu, Yasonna Laoly menerima USD 84 ribu, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey sebesar USD 1,2 juta.

Namun, dalam surat dakwaan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP atas nama terdakwa Setya Novanto, nama-nama politikus PDI-P tidak tercantum lagi. Atas hilangnya sejumlah nama politikus partai berlambang banteng moncong putih tersebut, tim kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail mempermasalahkannya. Dia menuding, KPK melakukan konspirasi dengan para politikus tersebut.

"Kenapa di perkara ini kok tiba-tiba namanya Ganjar yang terima uang hilang. Bukan hanya Pak Ganjar, Yasona Laoly hilang, Olly Dondokambey hilang, apa yang terjadi? negosiasi apa yang dilakukan oleh KPK?" ucap Maqdir usai persidangan di PN Tipikor kemarin, Rabu (13/12).

Menanggapi adanya hal itu, juru bicara KPK enggan meladeni tudingan Maqdir. ”Tidak perlu saya tanggapi soal itu. Itu justru yang kami pandang agak jadi pertanyaan juga, kenapa justru pihak kuasa hukum tidak focus menangani perkara kliennya, tapi malah menyebut dan mempersoalkan nama-nama pihak lain,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta Kamis (14/12).

Yang pasti kata Febri, surat dakwaan yang disematkan terhadap Novanto, kurang lebih sama isinya dengan surat dakwaan terdakwa kasus e-KTP sebelumnya. Sehingga jika ada yang menyangsikannya, maka bisa dilihat dan dipantau dalam persidangan Setya Novanto secara langsung.

"Bahwa nanti yang kita buktikan satu persatu, tentu lebih banyak pada perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa. Jadi saya kira tidak ada yang mengkhawatirkan terkait dengan hal itu," tandas Febri.

Sementara itu, ketika disinggung, apakah sejumlah nama politisi PDI-P seperti Menkumham Yasonna Laoly, Gubernur Jateng Gandjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokabmbey bakal diperiksa KPK."Nanti kita lihat di proses persidangan. Kalau di penyidikan, beberapa anggota DPR juga kita periksa. Kita juga punya strategi-strategi, dalam penanganan perkara," jelas mantan aktivis anti korupsi tersebut.(aya/jpg)

sumber: jawapos.com
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.