Walkot Mojokerto Yang Pernah Ancam PNS Terlibat HTI, Kini Tersangka Suap Korupsi APBD

Walkot Mojokerto Yang Pernah Ancam PNS Terlibat HTI, Kini Tersangka Suap Korupsi APBD
Walkot Mojokerto Yang Pernah Ancam PNS Terlibat HTI, Kini Tersangka Suap Korupsi APBD

Masih ingat dengan Wali Kota Mojokerto dari PDIP Mas'ud Yunus. Dia mengancam akan memberikan sanksi kepada para PNS yang masih terlibat dengan HTI.

Mas'ud mengatakan, pihaknya telah menugaskan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bakesbangpol Linmas untuk melakukan pengawasan kepada para PNS yang disinyalir menjadi anggota HTI.

"Sampai hari ini saya belum terima laporan adanya PNS yang masih ikut HTI," kata Mas'ud usai menghadiri pengajian rutin jemaah Al Ummahat di GOR Seni Majapahit, Jumat (28/7/2017).

Jika ada temuan, Mas'ud berjanji akan mengedepankan pembinaan. Namun, jika tak bisa dibina, maka dia akan menjatuhkan sanksi bagi PNS tersebut.

"Tentunya kami berikan sanksi sesuai PP 53 (tahun 2010 tentang Disiplin PNS) dan pembinaan," ujarnya seperti dikutip dari detik.com Jumat 28 Juli 2017,

Kini sang Wali Kota dari PDIP Mojokerto Mas'ud Yunus telah di tetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi suap APBD.KPK menetapkan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus sebagai tersangka. Penetapan tersangka Mas'ud itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

"Tanggal 17 November 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan MY (Mas'ud Yunus) Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017) seperti dikutp dari detik.com Kamis 23 November 2017

Mas'ud diduga menerima suap terkait pembahasan APBD tahun anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkot Mojokerto. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Umar Faruq salah satu tersangka. Politikus PAN ini terkena OTT KPK saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.

Selain Umar, saat itu KPK juga menangkap Kadis PUPR Wiwiet Febryanto, mantan Ketua DPRD dari Fraksi PDIP Purnomo dan mantan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB Abdullah Fanani. KPK juga menyita uang Rp 470 juta yang diduga digunakan Wiwiet untuk menyuap ketiga pimpinan dewan.

"Ini pengembangan operasi tangkap tangan dan setelah proses persidangan terdakwa WF (Wiwiet Febriyanto), yang dinyatakan ada dugaan turut serta dan bersama-sama," lanjut Febri. (aya/detik)
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.