Novanto Minta Perlindungan Jokowi, KPK: Namanya Juga Usaha Menyelamatkan Diri

Novanto Minta Perlindungan Jokowi, KPK: Namanya Juga Usaha Menyelamatkan Diri
Novanto Minta Perlindungan Jokowi, KPK: Namanya Juga Usaha Menyelamatkan Diri

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan tidak mempermasalahkan tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Setya Novanto yang akan meminta perlindungan Presiden Joko Widodo, Polri, dan TNI jika dipanggil paksa. “Namanya juga usaha, kan,” kata Saut seusai Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Universitas Indonesia, Depok, Senin, 13 November 2017.

Namun, menurut Saut, proses hukum seharusnya diselesaikan dengan jalur hukum juga. “Jangan diselesaikan dengan cara lain.”

KPK menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPR RI itu pada Rabu, 15 November 2017. Setya Novanto akan dipanggil sebagai tersangka perkara korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Ketua Umum Partai Golkar itu disangka mengatur kemenangan proses lelang tender pengadaan e-KTP. 

Setya belum pernah memenuhi panggilan KPK meski telah dipanggil dan dua kali ditetapkan sebagai tersangka. Ahad, 12 November 2017, kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan akan meminta perlindungan kepada Jokowi, Polri, dan TNI jika kliennya dipanggil paksa oleh KPK.

Menurut Yunadi, untuk memeriksa kliennya, KPK harus memiliki izin dari Presiden. Yunadi berdalih kliennya sebagai legislator memiliki hak imunitas hukum.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihak-pihak di luar proses hukum e-KTP seperti Presiden sebaiknya tidak ditarik ke dalam persoalan hukum Setya Novanto. “Wilayah (kewenangannya) berbeda.”

Soal persetujuan presiden, hak imunitas pun ruang lingkupnya berbeda. “Jadi mari kita letakkan pernyataan-pernyataan atau alasan hukum itu yg lebih benar dan didasarkan pada aturan,” kata Febri.(anya/tm)

sumber:tempo.co
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.