Jokowi Sebut tak pernah terbitkan Pergub Reklamasi?, Elisa Sodorkan Bukti Pergub 2014

Jokowi Sebut tak pernah terbitkan Pergub Reklamasi?, Elisa Sodorkan Bukti Pergub 2014
Jokowi Sebut tak pernah terbitkan Pergub Reklamasi?, Elisa Sodorkan Bukti Pergub 2014

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menggunakan kesempatan bertemu dengan sejumlah pemimpin media massa di Ibukota untuk menyampaikan pendapatnya soal reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Sebagaimana diterbitkan oleh laman Media Indonesia, Jokowi mengatakan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak pernah menerbitkan pergub terkait reklamasi.

Jokowi juga meyakinkan para pemimpin redaksi bahwa dirinya juga tidak menerbitkan Peraturan Presiden terkait reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat masa kampanye berjanji menghentikan proses reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Saat ini Gubernur Aniessudah memenuhi salah satu janji kampanyenya, menutup tempat hiburan Alexis. Pengajuan izin usaha hotel dan griya pijat itu tidak dikabulkan. Praktis, operasional usaha di Alexis harus berhenti per 27 Oktober 2017.

Marwah hukum

Menurut Jokowi sikap itu didasarkan penghormatannya atas marwah hukum di negara ini.

“Ini soal kepastian hukum, soal kepastian investasi. Di mana marwah hukum kita,” kata Presiden Jokowi seraya mengacungkan kertas di hadapan para pimpinan media massa di Istana Merdeka.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menjelaskan, peraturan presiden atau perpres tentang reklamasi dikeluarkan oleh Presiden Soeharto, kemudian diperkuat perpres yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Jokowi mengatakan ketika menjadi gubernur ia tidak mengeluarkan pergub terkait reklamasi. Pun ketika menjadi presiden, ia tidak menerbitkan perpres.

“Saya bisa saja mengeluarkan perpres. Tapi, di mana marwah hukum dan kepastian beinvestasi jika perpres terdahulu dibatalkan presiden berikutnya?” ucap Presiden seperti dikutip dari Mediaindonesia

Pernyataan Presiden Jokowi bahwa ketika menjadi gubernur DKI tidak mengeluarkan pergub terkait reklamasi langsung dibantah oleh seorang aktivis lingkungan yang getol menolak Reklamasi, ibu Elisa Sutanudjaja.

Elisa Sutanudjaja menyodorkan bukti PERGUB NO. 146 TAHUN 2014 tentang "PEDOMAN TEKNIS MEMBANGUN DAN PELAYANAN PERIZINAN PRASARANA REKLAMASI KAWASAN STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA".

Pergub ini dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tanggal 26 September 2014 atau tiga minggu sebelum Jokowi meninggalkan jabatan gubernur DKI dan dilantik jadi Presiden RI.

"Pak @Jokowi dikutip CNN: beliau tdk menandatangani Pergub terkait reklamasi?
Kalau Pergub 146/2014?
Sorry peta kebalik, aslinya begitu" ungkap Elisa melalui akun twitternya


Rappler melakukan cek fakta terkait pernyataan Jokowi di atas. Dari situspelayanan.jakarta.go.id, Rappler mengunduh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan dan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pergub 34 Pasal itu ditandatangani Gubernur Joko Widodo pada tanggal 26 September 2014. Jokowi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2014, atau kurang dari satu bulan sesudah menerbitkan Pergub Reklamasi itu.

Pergub itu diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah. Salinan sesuai aslinya Pergub itu diterbitkan dalam berita daerah tahun 2014 nomor 73017. Ada tandatangan dan stempel cap Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Rahayu.

Rappler mencoba meminta konfirmasi kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengenai pernyataan Presiden ini. Sampai tulisan ini diturunkan belum ada tanggapan.

Deputi IV KSP Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo menjawab pesan konfirmasi via telepon. “Pak Jokowi memang pernah menerbitkan pergub terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari izin reklamasi yang pernah diterbitkan sebelumnya. Tapi mungkin yang dimaksud Presiden, dia belum pernah menerbitkan izin untuk reklamasi,” ujar Eko, yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi sejak di Solo.(anya/*)

Berikut cuplikan Pergub 34 Pasal itu ditandatangani Gubernur Joko Widodo pada tanggal 26 September 2014




sumber:rappler.com
            * http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-gubernur-nomor-146-tahun-2014-tentang-pedoman-teknis-membangun-dan-pelayanan-perizinan-prasarana-reklamasi-kawasan-strategis-pantai-utara-jakarta.pdf
             * http://www.mediaindonesia.com/news/read/129689/presiden-reklamasi-soal-marwah-hukum/2017-10-30
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.