DPR RI Pertanyakan, Kenapa Panglima TNI Masuk Daftar 'Dangerous People' Amerika?

DPR RI Pertanyakan, Kenapa Panglima TNI Masuk Daftar 'Dangerous People' Amerika?
DPR RI Pertanyakan, Kenapa Panglima TNI Masuk Daftar 'Dangerous People' Amerika?

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia segera mendesak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk menjawab nota diplomatik dari pihak Indonesia terkait ditolak masuknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan delegasi ke Amerika Serikat (AS).

"Dengan mengedepankan prinsip hubungan baik antara kedua negara maka saya rasa nota diplomatik yang dikirimkan KBRI di Washington kepada Kemenlu AS itu perlu dijawab, tak cukup hanya pernyataan maaf dari Dubes tapi alangkah baiknya juga ada pernyataan resmi dari Kemenlu AS," ucap Meutya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

Menurut Meutya jawaban nota diplomatik itu diperlukan guna mendapatkan penjelasan bahwa Gatot masuk ke dalam daftar 'dangerous people' atau orang berbahaya yang tak boleh masuk ke Negeri Paman Sam itu.

Daftar tersebut diketahui dikeluarkan oleh otoritas pemerintah Amerika Serikat melalui US Customs Border and Protection, yang disampaikan oleh maskapi Emirates, yang akan dinaiki Gatot ke AS.

"Saya juga cek websitenya untuk bisa dapatkan informasi ya, nah Customs Border Protection ini tugasnya menjaga sebagai border dari masuknya orang-orang bahaya dan juga memproteksi ekonomi. Nah ini dua hal serius, kalau itu sempat keluar kepada Panglima TNI, apalagi mewakili megara, ini menurut saya hal yang perlu dijelaskan. Supaya masyarakat Indonesia tidak berspekulasi," jelasnya.

Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Golkar ini sangat menyesalkan bila Panglima TNI Jenderal Gatot dianggap membahayakan. Sehingga, tegas Meutya perlu adanya penjelasan alasan dari pemerintah AS.

"Apakah ada panglima kita dianggap dangerous people atau membahayakan atau apa itu kan serius dan disebutkan bahwa yang melarang adalah US Border and Protection," ungkapnya.

"Jadi saya rasa untuk netralisir di dalam negeri, kita perlu dapatkan (penjelasan AS) dan itu saya rasa etika dalam huhungan kedua negara. Kalo ada nota diplomatik dikirim, maka harus ada balasannya," tandasnya.(anya/ok)
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.