Buruh Desak Pemerintah Bebaskan Mahasiswa, Jika Tidak Akan Ada Pergerakan Lebih Besar

Buruh Desak Pemerintah Bebaskan Mahasiswa, Jika Tidak Akan Ada Pergerakan Lebih Besar
Buruh Desak Pemerintah Bebaskan Mahasiswa, Jika Tidak Akan Ada Pergerakan Lebih Besar

Bertepatan dengan tiga tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, buruh dan mahasiswa bersama-sama berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta pada Jumat (20/10) lalu.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan, yakni turunkan kesenjangan ekonomi, gugatan penegakan hak publik, dan rakyat menuntut tegaknya supermasi hukum. Sementara itu, kalangan buruh mengusung isu Jaminanan Kesehatan dan Tolak Upah Murah yang disingkat Jamkestum.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal menyebutkan, aksi tersebut juga untuk menyambut relawan Jamkeswatch KSPI yang aksi jalan kaki Surabaya – Jakarta dengan mengusung isu sehat adalah hak rakyat.

Dalam hal ini, KSPI menuntut Jaminan Kesehatan Gratis untuk seluruh rakyat, ganti INA CBGs dengan Fee for Service, serta menuntut perbaikan pelayanan jaminan kesehatan. Sedangkan terkait dengan tolak upah murah, buruh meminta kenaikan upah minimum tahun 2018 sebesar 50 dolar AS atau setara dengan kurang lebih Rp 650 ribu.

Oleh karena itu, lanjut Said Iqbal, tidak semestinya para mahasiswa yang melakukan aksi justru ditangkapi. Seharusnya yang dilakukan Presiden Jokowi mendengarkan dan memenuhi aspirasi dari buruh dan mahasiswa, sebagai bentuk kritik membangun atas kinerja pemerintahan. Setidak-tidaknya menemui para buruh dan mahasiswa untuk mendengarkan langsung aspirasi yang dikeluhkan masyarakat,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/10).

“Kami mendesak agar para mahasiswa segera dibebaskan,” kata pria yang menjadi pengurus pusat atau Governing Body ILO ini.

Said menyebut kejadian itu mirip dengan peristiwa 30 Oktober 2015, saat polisi juga menangkapi puluhan buruh karena dianggap melakukan aksi melewati batas waktu yang diperbolehkan. Namun setelah melalui proses persidangan yang panjang, bahkan sampai di Mahkamah Agung, hasilnya para buruh diputus tidak bersalah.

“Seharusnya hal ini menjadi yurisprudensi bagi polisi, untuk tidak kembali melakukan kriminalisasi bagi massa aksi yang melakukan aksi hingga malam hari,” katanya.

Said Iqbal menilai, aksi para buruh dan mahasiswa dilakukan secara tertib dan damai. Mahasiswa juga tidak melakukan pengrusakan kekerasan. Hal ini terbukti, polisi tidak membubarkan massa aksi hingga pukul 23.30 WIB. “Karena, memang, aksinya tertib dan damai,” kata Said.

Apabila para mahasiswa tidak segera dilepaskan bahkan ada yang ditetapkan tersanga dan dibawa ke pengadilan, kata Said, bukan tidak mungkin bakal ada aksi solidaritas dari para buruh seperti yang pernah terjadi ketika terjadi kriminalisasi pasca-aksi 30 Oktober, dua tahun lalu. (anya/poltu)
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.