Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Sediakan Pulau Untuk Rohingya Seperti Pengungsi Vietnam

Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Sediakan Pulau Untuk Rohingya Seperti Pengungsi Vietnam
Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Sediakan Pulau Untuk Rohingya Seperti Pengungsi Vietnam


Jakarta, Kabarsatu --Pembantaian secara sistematis telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada ribuan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Mereka memperlakukan manusia layaknya hewan.

Begitu kesal Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Zainudin Ahpandi kepada redaksi, Minggu (3/9).

Menurutnya, aksi yang ditunjukkan oleh biksu Ashin Wirathu, Panglima Militer Minaung Hlaing, dan peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi memperlihatkan bahwa mereka seperti manusia yang kehilangan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

"Saya kira semua orang akan sangat marah melihat genosida ini baik seorang muslim maupun non muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan tatanan agamanya," tegasnya.

Atas alasan itu jugam, Zainudin mendesak agar pemerintah segera memberhentikan sementara hubungan diplomatik dengan Myanmar. Termasuk menarik kedubes RI dari Myanmar. Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga mendesak agar Myanmar dikeluarkan dari anggota ASEAN.

"Kami juga mendesak agar ditarik kembali nobel perdamaian Aung San Suu Kyi dan mendesak agar Biksu Ashin Wirathu, Min Aung Hlaing dan Aun San Suu Kyi diadili secara internasional karena telah melanggar HAM berat," sambungnya.

Sementara kepada pemerintah Indonesia, Zainudin meminta pemerintah menyediakan sebuah tempat untuk menampung keberadaan pengungsi Rohingya yang kini tinggal di perbatasan Bangladesh. Salah satu caranya, dengan menyediakan pulau khusus bagi mereka.

"Kita mempunyai ribuan pulau, maka itu kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menyediakan sebagian pulau untuk para pengungsi," tegasnya.

Zainudin menjelaskan bahwa membela Rohingya merupakan bagian dari amanat Pancasila,

"Siapa kemarin yang berteriak-teriak 'Saya Pancasila', tetapi matanya buta melihat penderitaan Rohingya," pungkasnya.

Pulau Galang, salah satu wilayah Kepulauan Riau, menjadi saksi sejarah jasa Indonesia terhadap korban perang Vietnam pada tahun 1975.

Sebelumnya pemerintah Indonesia pernah menyediakan pulau untuk pengungsi korban kebiadaban rejim komunis Vietnam.Selama tahun 1975 hingga 1996, Pulau Galang yang luasnya 250 ha itu menampung 250 ribu pengungsi Vietnam yang awalnya terlunta-lunta di laut karena menghindari pembantaian massal yang dilakukan tentara Vietkong yang kejam.

Kisah ini dimulai 19 Aprik 1975, saat pecah perang saudara di Vietnam. Celakanya, Vietnam bukanlah negara dengan wilayah besar di mana orang bisa dengan leluasa bersembunyi. Mau tidak mau, pilihannya adalah keluar dari Vietnam. Dan yang mengerikan adalah pilihan paling memungkinkan keluar dari Vietnam adalah melalui laut, samudera yang ganas. Mau tidak mau, pilihan itulah yang harus diambil daripada mati konyol oleh tentara komunis vietkong yang sangat ganas.

Di bawah koordinasi Organisasi PBB yang mengurusi pengungsi UNHCR, Pulau Galang dijadikan kawasan pengungsian lengkap. Selain fasilitas barak-barak pengungsian, terdapat juga rumah sakit, sekolahan, rumah ibadah berbagai agama secara lengkap, pemakaman umum, bahkan terdapat juga penjara bagi orang-orang yang melakukan kejahatan.

Seluruh biaya hidup orang-orang di pengungsian ini ditanggung UNHCR. Makan sehari-hari, pendidikan, hingga kesehatan dijamin oleh lembaga PBB ini. Pokoknya hidup mereka sangatlah enak karena tidak memikirkan kewajiban apapun. Semua sudah ditanggung.

SAAT INI kondisi yang pernah dialami pengungsi Vietnam kembali dialami oleh etnis muslim Rohingya di Myanmar akibat keganasan militer Myanmar dan ekstrimis Budha.[rl/fatur]
Berita Menarik Lainnya:
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.