Sri Mulyani: Zakat dikelola seperti pajak, Masyarakat: Ciri negara khilafah, konsekuensinya syariat islam ditegakkan

Sri Mulyani: Zakat dikelola seperti pajak, Masyarakat: Ciri negara khilafah, konsekuensinya syariat islam ditegakkan


Jakarta, Kabarsatu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pengelolaan dana zakat di Indonesia masih belum dilakukan secara optimal, padahal sistemnya bisa dilakukan sama seperti pemerintah mengelola dana pajak.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2017 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).

Sri Mulyani menyebutkan, ekonomi berbasis islami dan keuangan syariah, dengan konsep yang khas, telah berkontribusi dan akan terus mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Apalagi, ekonomi berbasis islam berdiri di atas seperangkat tujuan komprehensif yang telah dirumuskan oleh para ulama islam sebagai tujuan syariah, yaitu perlindungan agama, perlindungan hidup, perlindungan intelek, perlindungan keturunan, dan perlindungan kekayaan atau harta benda.

"Ekonomi berbasis islam, dalam banyak hal telah selaras dengan tujuan pembangunan PBB. Zakat dan wakaf, misalnya juga telah banyak digunakan sebagai instrumen untuk mengangkat kualitas hidup dan sekaligus meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin," kata Sri Mulyani.

Pengelolaan zakat seperti pajak juga bisa menyelesaikan masalah pengelolaan zakat di banyak negara islam termasuk Indonesia. Sebab, selama ini kewajiban membayar zakat disalurkan secara informal melalui keluarga, teman atau badan amal keluarga, sehingga menyebabkan pengelolaan zakat belum optimal.

"Jadi bagaimana mengolah, me-manage dana ini, karena ini sama seperti pajak, anda membayar dan tidak mengharapkan ini kembali, seperti pajak wajib berdasarkan UU, ini tujuannya melakukan pembangunan, ini harus dikelola transparan, dan ini juga menciptakan keyakinan umat dan memenuhi pembayaran zakat, agar menggunakan sumber daya dengan baik," jelas dia seperti dikutip dari detikcom

Keinginan Sri Mulyani untuk memaksimalkan penggunaan zakat bagi pembangunan nasional Indonesia merupakan perwujudan dari ciri-ciri negara khilafah.Jika dana zakat benar-benar di manfaatkan untuk pembangunan negara secara nyata dan real maka konsekuensinya adalah penerapan hukum syariat islam secara tegas.Tanpa adanya penerapan hukum syariat islam secara tegas maka tak mungkin bisa zakat di gunakan.

Penggunaan zakat hanya bisa di lakukan melalui hukum syariat Islam komentar salah satu warganet atau netizen menanggapi pernyataan Sri Mulyani.

 "Bangun negara dg zakat ciri negara khilafah, konsekuensinya syariat islam hrs ditegakkan.. ga da yg gratis Jeng Sri!" ungkap @ekowBoy

"setelah dana haji, zakat, trus apa lagi" @tiaklose7

"Jd sebenarx yg mental gratisan pemerintah apa umat Islam...?
Terbukti yg skrg ngiler subsidi/duit siapa ?" @mathsoul1

"Duitnya mau diambil, sistemnya gak mau. Culas!" @Bangkotanbanget

"Kemarin dana Haji,skrg Zakat,besok dana umat Islam manalagi.....(baik2 lah dg kami umat Islam)" @alfarukmuslim7

"duit haji udah duit zakat mo diambil pula....giliran syariatny ga maw ALLAHU KAREEMM....." @nadzahrah.[detik/dian]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.