Sandiwara KPK Tumbang Ditangan Mantan Hakim Syarifuddin Umar

Sandiwara KPK Tumbang Ditangan Mantan Hakim Syarifuddin Umar
Sandiwara KPK Tumbang Ditangan Mantan Hakim Syarifuddin Umar


Jakarta, Kabarsatu --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kekalahan. Edisi kekalahan pertama badan antirasuah ini justru saat melawan mantan hakim bernama Syarifuddin Umar.

KPK dinyatakan sah melakukan "tindakan melawan hukum" saat mengusut kasus Syarifuddin, mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sebenarnya, keputusan untuk KPK dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) pada Juni 2016.

Namun KPK baru menyelesaikan seluruh tindakan yang diperintahkan MA pada Senin (21/8/2017). Bertempat di PN Jakarta Selatan, KPK menyerahkan uang ganti rugi senilai Rp 100 juta dalam bentuk cek kepada Syarifuddin.

Seperti dilaporkan Liputan6.com, penyerahan cek dipimpin Panitera PN Jaksel I Gede Ngurah Ariya Winaya dan disaksikan oleh anggota Pansus Angket KPK DPR RI Muhammad Misbakhun, anggota tim Biro Hukum KPK Indra Mantong Batti dan Raden Natalia Kristanto.

Syarifuddin menerimanya, tapi masih ada ganjalan. Surat yang dibawa utusan KPK dinilai cacat karena surat kuasa peninjauan kembali (PK) yang ditandatangani oleh Ketua KPK Sementara terdahulu, Taufiequrrahman Ruki.

Namun KPK tak ambil pusing. Raden mengatakan surat itu tak berhubungan dengan substansi eksekusi putusan MA. "Jadi tidak semata-mata kita hanya mengajukan PK saja, tapi juga termasuk di situ kita melaksanakan putusan," ujar Raden menjelaskan.

Kasus yang panjang

Kasus yang melibatkan Syarifuddin dan KPK ini cukup panjang, dimulai pada 2011. Kasus ini diawali dengan penangkapan Syarifuddin dalam kapasitasnya sebagai hakim pengawas PN Jakarta Pusat.

KPK menduga Syarifuddin menerima sogokan Rp 250 juta dari seorang kurator, Puguh Wirawan, untuk perkara kepailitan PT Skycamping Indonesia (SCI). Perusahaan yang bergerak di bidang garmen ini didugat pailit PT Kemilau Surya Mandiri karena gagal membayar piutang sebesar Rp 220 juta.

PN Jakarta Pusat memenangkan PT Kemilau Surya Mandiri. Artinya PT SCI dinyatakan pailit. PT SCI mengajukan kasasi, tapi upaya itu gagal.

Persoalan ternyata tidak berhenti hanya pada urusan piutang semata. Urusan kepailitan juga menjadi masalah karena harta pailit dari hasil lelang dan pembagian pesangon untuk buruh tak sesuai harapan sehingga muncul gugatan untuk tim kurator.

Serikat Pekerja PT SCI kemudian menggugat perwakilan buruh Maryadi cs, tim kurator, dan Bank BNI untuk bertanggung jawab pada kerugian sebesar Rp 7,4 miliar sebagai ganti rugi material. Masing-masing uang pesangon Rp 2,4 miliar, dan ganti rugi non-material Rp 5 miliar.

Pada fase inilah kurator dan hakim pengawas berganti. Puguh ditunjuk sebagai sebagai kurator dan Syarifuddin bertindak sebagai hakim pengawas.

Keduanya pun tertangkap tangan dalam penyerahan uang suap sebesar Rp 250 juta. KPK kemudian menemukan ribuan mata uang dalam penggeledahan kediaman Syarifuddin di Jakarta Utara.

Perjalanan kasusnya kemudian menghasilkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta untuk Syarifuddin karena terbukti menerima yang suap dari Puhuh. Sementara PN Jakarta Pusat resmi menghentikan Syarifuddin.

Sewenang-wenang

Syarifuddin mengakui kesalahannya. Namun ia punya ganjalan. KPK dinilai sewenang-wenang, menyalahgunakan wewenang (abuse of power), dan melawan hukum.

Syarifuddin keberatan karena barang pribadinya yang dinilai tak ada sangkut paut dengan kasusnya pun disita KPK. Antara lain, seperti disebut dalam berkas putusan MA (berkas PDF), adalah uang tunai Rp 392 juta, 116.128 dolar AS, 245 ribu dolar Singapura, 20.000 yen, 12.600 riel Kamboja, serta sejumlah ponsel dan kartu data.

Syarifuddin menggugat KPK dan dimenangkan PN Jakarta Selatan.KPK banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan menang.

Syarifuddin kemudian mengajukan kasasi ke MA dan kali ini bergenti menang. MA menyatakan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan adalah salah dan keliru.

"...terhadap barang-barang milik Terpidana yang disita oleh Penyidik, dan kemudian sesuai dengan Putusan Majelis Perkara Pidana ternyata barang-barang yang disita tersebut bukan hasil tindak pidana, maka status barang-barang tersebut adalah barang milik pribadi..," demikian petikan putusan MA.

Syarifuddin mengklaim dirinya adalah orang pertama yang berhasil mengalahkan KPK, melebihi keberhasilan Budi Gunawan menang atas KPK pada sesi praperadilan.

"Saya bisa menang karena alat bukti yang saya gunakan merupakan produk KPK sendiri untuk membuktikan bahwa KPK telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan," kata Syarifuddin dikutip Tribunnews di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Keberhasilan Syarifuddin menjadi senjata baru bagi Pansus Angket DPR RI yang memang tengah menyelidiki tindak tanduk KPK. Itu sebabnya, Senin, Syarifuddin hadir di Kompleks Parlemen untuk menceritakan kasusnya.

"Ada tiga rekayasa yang dilakukan KPK, yakni berupa perintah penangkapan, penyelidikan, dan penyitaan,," kata Syarifuddin dalam RMOL.

Misbakhun mengatakan kasus Syarifuddin ini menunjukkan ada kesalahan dalam pengambilan keputusan di KPK. Misbakhun pun menyebut dua masalah baru dari kesalahan itu, penyalahgunaan jabatan dan wewenang.[brg/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.