Megawati Berpeluang Jadi Tersangka BLBI

Megawati Berpeluang Jadi Tersangka BLBI
Megawati Berpeluang Jadi Tersangka BLBI


Jakarta, Kabarsatu - Pasca penetapan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  beredar sejumlah nama bakal menjadi tersangka baru. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri disebut-sebut berpeluang menjadi tersangka kasus tersebut. Pasalnya, saat menjabat Presiden, Megawati menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam BLBI ke sejumlah bank bermasalah.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan,  KPK harus mengusut semua yang terlibat kasus korupsi BLBI yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

“Untuk bisa menetapkan tersangka baru maka Inpres No.8 tahun 2002 yang dijadikan dasar keluarnya SKL kepada sejumlah obligor yang ditandatangani Presiden Megawati  perlu ditelusuri. KPK harus memproses pembentukan dan pelaksanaan dalam SKL tersebut. Sehingga penetapan tersangka terhadap Megawati sangat terbuka peluangnya,” kata Suparji kepada Harian Terbit, Rabu (26/4/2017).

Namun, lanjutnya, penetapan tersangka itu perlu dibuktikan apakah keluarnya kebijakan ada penyimpangan. “Karena kebijakan Megawati menyebabkan dikeluarnya release and discharge atau penghapusan proses dan tuntutan hukum terhadap obligor," tegasnya.

Saat menjadi Presiden, Megawati mengeluarkan Inpres 8/2002 menjadi landasan dikeluarkannya SKL BLBI ke sejumlah bank yang bermasalah. Apalagi dari kebijakan tersebut negara mengalami kerugian hingga bernilai Rp138,7 triliun. Bakal adanya tersangka baru mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga kasus BLBI bisa memberikan keadilan bagi saya semua rakyat Indonesia.

Menurut Suparji, penetapan Syafrudin Arsyad Temenggung sebagai tersangka merupakan awal dari penyelesaian hukum kasus BLBI yang telah mengendap selama 20 tahun. Saat ini masyarakat menunggu langkah nyata berikutnya dari KPK untuk menuntaskan kasus BLBI.

“KPK harus mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus BLBI yang merugikan keuangan negara.  Jika unsur-unsur korupsi terpenuhi maka KPK harus memproses secara hukum siapapun yang terlibat," tegasnya.

Peluang Megawati menjadi adanya tersangka baru dalam kasus BLBI diakui Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Karena jika kebijakan Megawati menandatangani SKL BLBI ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain.

"Kebijakan itu tidaklah menjadi Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan itu menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila di dalam proses berjalannya kebijakan tersebut ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain. Jadi nanti kemungkinan, itu masih bisa saja," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa (25/4/2017).

Meskipun peluang menyeret pembuat kebijakan dalam kasus yang ditangani masih terbuka, namun penyidikan KPK belum tertuju kesana. Termasuk, dugaan indikasi tindak pidana korupsi dalam penerbitan SP3 dari Kejaksaan Agung dengan landasan para debitur BLBI dianggap telah menyelesaikan utang meskipun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham.

Seperti diketahui SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 oleh Presiden ketika itu yakni  Megawati Soekarnoputri. KPK telah menyelidiki penerbitan SKL BLBI kepada sejumlah pengusaha, yang diterpa krisis 1997-1998, sejak 2013 silam. Sedikitnya, ada 48 bank yang menerima bantuan Bank Indonesia, dengan total Rp144,53 triliun.

Diketahui, Kasus BLBI telah diusut KPK sejak era kepemimpinan Antasari Ashar dan Abraham Samad. Namun kasus itu tak kunjung tuntas. Wapres Jusuf Kalla dan mantan Wapres Boediono, pernah diperiksa sebagai saksi di kasus BLBI.

Abraham Samad sempat memastikan Megawati akan diperiksa sebagai saksi. Namun itu tak terwujud, sampai Samad tersangkut masalah hukum.  Samad pun sempat menyebut kasus SKL BLBI merupakan salah satu perkara yang punya resistensi besar.

Sebelumnya, Rachmawati Soekarnoputri sempat mendesak KPK  untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi BLBI, termasuk pihak yang menerbitkan SKL. Dia menuturkan tak hanya obligor, namun juga penerbit surat keterangan lunas tersebut.

“Tidak hanya kepada pelaku, obligor atau koruptor yang terlibat dalam skandal BLBI, tapi juga yang membuat kebijakan SKL atau release and discharge di era Megawati [Soekarnoputri],” kata Rachmawati pada Mei 2016 usai bertemu dengan pejabat KPK.

Kelima obligor yang mendapat Surat Keterangan Lunas dari pemerintah saat itu yakni, BCA (Salim Group),  Bank Dagang Negara Indonesia (Sjamsul Nursalim), Bank Umum Nasional (Muhammad Bob Hasan), Bank Surya (Sudwikatmono), dan Bank Risjad Salim International.[harianterbit/fatur]
Berita Menarik Lainnya:
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.