Astagfirullah, Diduga Dana Haji Untuk Dukung Proyek Meikarta, DPR: Harus Diusut

Astagfirullah, Diduga Dana Haji Untuk Dukung Proyek Meikarta, DPR: Harus Diusut
Astagfirullah, Diduga Dana Haji Untuk Dukung Proyek Meikarta, DPR: Harus Diusut


Jakarta, Kabarsatu - Beredar kabar, dana haji digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur Meikarta.

Diketahui, ada enam proyek infrastruktur prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘mengepung’ kota terpadu Meikarta tersebut. Bahkan, Meikarta dalam promonya memasang enam proyek Pemerintah sebagai infrastruktur yang diandalkan.

Menangapi hal ini, Wakil Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid belum mengetahui kabar tersebut. Bahkan Kementerian Agama selama ini tidak pernah melaporkan.

"Selama ini dana haji dikelola oleh Kemenag dalam bentuk deposito dan sukuk serta SBSN untuk proyek infrastruktur pemerintah bukan proyek swasta. Jika digunakan untuk Meikarta maka ini melanggar UU. Karena UU lama tidak membolehkan Kemenag investasi di dalam proyek langsung swasta," kata Sodik pada TeropongSenayan, Kamis (24/8/2017).

Di UU baru, kata Sodik, memang diperbolehkan itu pun dalam beberapa jenis investasi langsung atau tidak langsung tapi dikelola oleh dokelola oleh Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ya harus diselidiki dan diusut jika ada dana jamaah haji yang ilegal. Terkait langsung atau tidak lansung dalam proyek Meikarta," katanya.

Ia pun tak terima promosi yang dilakukan oleh pihak Meikarta yang memanfaatkan program infratruktur pemerintah.

"Pemerintah harus waspada dan adil jangan sampai suatu proyek hanya memberi keuntumgan kepada pemgusaha bukan kepada rakyat. Pengusaha harus kerja sesuai UU dan perda pemrov Jabar," tandasnya.

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain sepeti Malaysia.

"Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini idle, diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki resiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede," ucap Jokowi.

Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu. Menurut dia, ada Rp 80 Triliun dana haji yang siap diinvestasikan.[ts/ulfa]
Berita Menarik Lainnya:
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.