Tolak Dukung PT 20%, PAN: Kami Bertanggung Jawab Pada Jutaan Rakyat

Tolak Dukung PT 20%, PAN: Kami Bertanggung Jawab Pada Jutaan Rakyat


Jakarta, kabarsatu --Posisi Partai Amanat Nasional (PAN)  di koalisi kabinet kerja Jokowi-JK tampaknya sedang genting. Sebab, partai penguasa, PDIP seperti tak lagi menganggap keberadaan partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu di gabungan partai pendukung pemerintah.
Itu dipicu oleh sikap PAN yang  berbeda dalam sejumlah keputusan. Misal dalam Perppu Ormas dan yang terakhir, pengambilan keputusan RUU Pemilu pada sidang paripurna Kamis lalu.

PAN memilih keluar dari sidang paripurna saat akan dilakukannya voting terhadap lima isu krusial yang salah satunya mengatur ketentuan ambang batas presiden atau presidential threshold.

Kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, RUU pemilu tidak sekedar menentukan persyaratan pencalonan presiden saja. Tetapi lebih dari itu, menentukan eksistensi dan keberadaan serta keberlangsungan hidup partai politik.

Oleh karenanya, PAN menurut dia bukan bersebrangan dengan pemerintah. "Namun kita memiliki tanggung jawab terhadap jutaan pemilih dan kader PAN yang selalu berjuang agar PAN memiliki eksistensi dan peran yang lebih besar di kancah politik dan kebangsaan," tegas dia melalui pesan singkat, Minggu (23/7).

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai PAN tidak memiliki komitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. PAN menolak  syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi di DPR dan 25 persen perolehan suara sah nasional dalam RUU Pemilu yang disahkan menjadi undang-undang kemarin.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira pun berpendapat, dengan sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah itu, sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerja sama partai-partai pendukung pemerintah.

"Sehingga tanpa dimintapun PAN sendirinya yang sudah mengambil keputusan tersebut," ucap Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen Jumat lalu.[jpg/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.