Tidak ada Anggaran, Kajian Pemindahan Ibukota Ditolak DPR

Tidak ada Anggaran, Kajian Pemindahan Ibukota Ditolak DPR
Ilustrasi


Jakarta, Kabarsatu --Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tidak menghabiskan energi dalam melakukan kajian pemindahan ibu kota. Pasalnya, tidak ada anggaran untuk melakukan kajian seperti yang diajukan pemerintah sebesar Rp7 miliar.

Anggota Komisi XI DPR Refrizal menyarankan pemerintah menghentikan kajian pemindahan ibu kota.

 "Jangan habiskan energi karena masih ada kegiatan untuk yang lain. Jadi saya minta stop polemik ini, karena anggarannya tidak ada," tegasnya, di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. Menurutnya, tahun ini sudah diputuskan untuk tidak memberikan anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, DPR menilai kondisi perekonomian sedang berat.

 "Jadi tahun depan mungkin kita bisa bicarakan ya," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyayangkan batalnya pemberian anggaran untuk kajian rencana pemindahan ibu kota.

Hal ini disampaikan Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI. Bambang melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota justru sangat diseriusi oleh Bappenas. Di mana sekarang sudah dilakukan pembuatan kajian yang sifatnya komprehensif bukan parsial.

Oleh karena itu, pada pembahasan RKA-KL dengan Komisi XI sebelum rapat panja belanja pemerintah pusat dilakukan, Bappenas sudah mengajukan adanya tambahan anggaran sebesar Rp26 miliar. Dengan rincian Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota.

 "Tapi kebetulan mungkin pembahasan di Banggar dan Kemenkeu ini (anggaran tambahan) tidak masuk. Jadi anggaran tetap sama sesuai dengan pembahasan RKA-KL 2017," tuturnya.[ok/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.