PKB Berharap Digandeng Jokowi Pencapresan Pemilu 2019

PKB Berharap Digandeng Jokowi Pencapresan Pemilu 2019


Jakarta, Kabarsatu - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menyatakan, keinginan partainya untuk digandeng oleh Presiden Joko Widodo jika hendak mencalonkan diri kembali pada pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Lukman menanggapi deklarasi tiga partai terhadap pencapresan Jokowi dalam pemilu 2019.

Tiga partai tersebut, yakni Golkar, Hanura, dan Nasdem.

"Tentu prioritas PKB hari ini mendukung Pak Jokowi sampai akhir. Yang kedua, PKB berharap Pak Jokowi menggandeng PKB untuk kontestasi di 2019," ujar Lukman seusai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7/2017).

(baca: Alasan PPP Dukung Jokowi sebagai Capres pada Pemilu 2019)

Ia menambahkan, PKB selaku partai dengan perolehan suara yang cukup signifikan, yakni 9,04 persen dalam pemilu 2014, tentu akan terlibat aktif dalam proses pencapresan selanjutnya.

Terlebih pemilu 2019 berlangsung serentak sehingga perolehan suara partai ditentukan pula oleh capres yang diusung.

"Karena pemilu serentak ini berpengaruh pada posisinya positif coattail effect dan negative coattail effect, maka mau tidak mau partai seperti PKB, yang signifikan perolehan suaranya di 2014 mencapai sekitar 10 persen itu harus wajib terlibat aktif," papar Lukman.

"Terlibat aktif dalam pemilihan presiden baik sebagai pendukung atau nanti ada calon sendiri," lanjut dia.

(baca: PPP Anggap Diamnya Jokowi sebagai Bentuk Setuju Maju Pilpres 2019)

Sebelumnya, deklarasi PPP disampaikan langsung Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy dalam pidato politiknya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

"Penetapan capres dari PPP secara resmi, PPP kembali mencalonkan Presiden Jokowi di Pemilu 2019," ujar Romi.

Deklarasi tersebut langsung disambut takbir oleh dan tepukan tangan oleh seluruh kader PPP yang hadir di sana.

Deklarasi pencapresan Jokowi di Pemilu 2019 dilakukan PPP sehari setelah RUU Pemilu disahkan dengan dimenangkannya usulan pemerintah dalam isu presidential threshold, yakni berada di kisaran 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.[kompas/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.