Parah, Kejaksaan Tinggi Sumut Ngotot Sidangkan Orang Gila dalam Kasus Narkoba

Parah, Kejaksaan Tinggi Sumut Ngotot Sidangkan Orang Gila dalam Kasus Narkoba
Parah, Kejaksaan Tinggi Sumut Ngotot Sidangkan Orang Gila dalam Kasus Narkoba
Budi Santoso alias Budi Bewok (foto: Okezone)


Medan, Kabarsatu - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan pihaknya akan tetap melakukan proses penuntutan terhadap Budi Santoso alias Budi Bewok, terdakwa dalam kasus perdagangan gelap narkoba yang kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Budi menjalani persidangan dengan kondisi mengalami gangguan kejiwaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas pada Kejaksaan Tinggi Sumut, Sumanggar Siagian‎ mengatakan, pihaknya baru akan menghentikan penuntutan terhadap Budi jika sudah ada ketetapan resmi dari majelis hakim yang memerintahkan penghentian perkara yang menjerat Budi.

"Kita memiliki tanggung jawab atas terdakwa. Sehingga ini harus terus dijalankan secara terbuka. Tapi semuanya terserah majelis hakim. Kalau memang dihentikan ya kita berhenti," ujar Sumanggar, Jumat (14/7/2017).

Ia mengatakan, untuk menetapkan terdakwa sebagai penyandang gangguan jiwa, ada prosedur yang harus dilewati. Di antaranya harus adanya surat keterangan medis resmi yang diajukan ke pengadilan.

"Surat keterangan itu bisa diperlihatkan dalam persidangan. Baru majelis hakim mengambil keputusan dan penet‎apan terhadap terdakwa. Tapi surat itu harus berdasarkan pemeriksaan dokter jiwa, itulah secara formal dan biar dikeluarkan surat resmi," ucap Sumanggar.

Untuk diketahui, Budi Bewok diamankan oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada 3 Maret 2017. Dia diciduk tidak jauh dari rumahnya di Jalan Perwira I, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

Kemudian, pada 4 Mei 2017, Budi Bewok diserahkan pihak kepolisian ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan selanjutnya ditahan di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan. Kini, Budi Bewok yang mengalami gangguan kejiwaan sudah mengikuti sidang sebanyak tiga kali di PN Medan. Ia didakwa dengan Pasal 114 Ayat 2 Sub 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika‎.

Namun sebenarnya, dalam hukum yang berlaku di Indonesia, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Segala sanksi hukum terhadap penyandang gangguan kejiwaan secara otomatis gugur. Ketentuan itu termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana.[okezone/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.