Mau Pindahkan Ibu Kota? Kesannya, Negara Lagi Banyak Duit

Mau Pindahkan Ibu Kota? Kesannya, Negara Lagi Banyak Duit
Mau Pindahkan Ibu Kota? Kesannya, Negara Lagi Banyak Duit
Ilustrasi


Jakarta, Kabarsatu --Hasrat pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa butuh biaya yang tidak sedikit. Prediksinya, menembus angka 1.000 triliun. Yang jadi pertanyaan, duit segitu dari mana dapatnya, kesannya kok negara lagi banyak duit mau pindah ibu kota.

Pemerintah secara resmi memang belum merilis berapa total kebutuhan dana pemindahan ibu kota. Sebab, Bappenas selaku motor rencana besar ini masih dalam tahap kajian awal. "Ya nanti (biaya). Belum dikaji," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Meski belum tahu berapa anggaran yang diperlukan, lembaga ini sudah membuat sejumlah skema pembiayaan. Di antaranya, skema pembiayaan murni dari swasta, kerja sama pemerintah dan swasta hingga dibebankan sepenuhnya APBN, dengan menugaskan BUMN sebagai eksekutor. "Jadi itu (pembiayaan) kita tunggu kajiannya, kalau set management-nya sudah. Jadi kita bisa tahu mana wilayah komersial yang bisa kasih ke swasta," katanya. Dalam hal melibatkan swasta, kata dia, semua juga memungkinkan. "Orang bikin tol aja sama swasta," tambahnya.

Pemerintah, lanjut Arifin, mencari skema yang paling menguntungkan dan pastinya tidak mengurangi atau membebani anggaran yang harus dialokasikan untuk pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat. "Sehemat mungkin dengan berbagai pola. Kan kebutuhan masih banyak," tegas Rudi. Rencananya, semua keputusan ihwal biaya dan strategi memindahkan ibu kota akan dirilis resmi oleh Bappenas di penghujung tahun ini. "Jangan tanya sekarang. Desember baru kita kasih jawabannya," pungkasnya.

Sementara, penggagas Tim Perancang Visi Indonesia 2033 Andrinof Chaniago mengatakan, Indonesia harus menyisihkan uang Rp 100 triliun sampai 10 tahun mendatang, sebagai langkah awal demi mewujudkan ide pemindahan ibu kota. "Rp 100 triliun itu untuk pembangunan yang harus dicover pemerintah. Untuk infrastruktur dan pembangunan gedung," ujar Andrinof kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/7). "Beban biaya bukan negatif. Cost ini memang untuk investasi. Sama saja modal tetap untuk manfaat yang lebih baik," tambahnya.

Peneliti Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini menilai, pemindahan ibu kota bisa mengurangi pemborosan negara. Sebab, tiga tahun kemacetan di Jakarta bisa menyebabkan kerugian hingga Rp 100 triliun. "Belum lagi kerugian akibat banjir. Rp 100 triliun ini memberikan keuntungan yang lebih besar. Jadi saya tidak melihat ada dampak negatif," tutur Andrinof.

Menurutnya, uang tersebut hanya diperuntukkan membangun kawasan inti dan penunjang. Sementara kawasan pengikut pengembangan, dia menyarankan pihak swasta yang bekerja. Dia juga menyarankan pemerintah membuat aturan soal keterlibatan swasta supaya tidak membangun kawasan untuk komersial. "Cara melibatkannya harus dibicarakan lagi karena kita bukan membangun kawasan mandiri swasta seperti BSD dan Jababeka. Itu orientasi komersial. Kita ini membangun kota publik. Ini harus dibangun dan dikendalikan oleh negara," pungkasnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyatakan, ide pemindahan ibu kota membutuhkan biaya besar. Diprediksi, biayanya melebihi Rp 1.000 triliun. Ide ini sulit direalisasikan jika mengandalkan uang negara.

"Kesannya negara lagi banyak duit mau mindahin ibu kota," ujar Heri kepada Rakyat Merdeka. Menurutnya, untuk mengurusi keuangan rumah tangga, pemerintah sedang kesulitan. Berdasarkan APBN 2017 pendapatan negara ditargetkan hanya mencapai Rp 1.750 triliun. Sementara total belanja negara mencapai Rp 2.080 triliun. Artinya, pemerintah akan mengalami defisit anggaran Rp 330 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Implikasinya, jika anggaran sudah defisit, jalan satu-satunya untuk membiayai belanja negara dengan mencari pendanaan lain. Opsi yang kerap diambil pemerintah adalah dengan berutang. Namun berdasarkan data akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.672 triliun. Heri menyarankan, pemerintah sebaiknya tidak mengambil jalan pintas berhutang kepada asing untuk membiayai pemindahan ibu kota. "Sebaiknya dimatangkan kembali, jangan ngutang," pungkasnya.

Sebagai pembanding, pemindahan ibu kota memang merogoh kocek yang tidak sedikit. Mengintip pemindahan ibu kota yang dilakukan Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Putraraja, dikabarkan menelan biaya 8,1 miliar dolar AS, atau setara Rp 107 triliun. Padahal, jarak kedua kota ini hanya 30 kilometer. Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur Putrajaya.

Namun, hingga kini sebagian infrastruktur yang dibutuhkan pemerintahan Malaysia pun masih bergantung pada Kuala Lumpur.

Rencana ini bukan tanpa kritik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pedas berkomentar, rencana pemerintah haruslah dikaji mendalam. Rencana pemerintah melibatkan swasta dalam pemindahan ibu kota pun dianggapnya tidak masuk akal. "Mana ada mindahin ibu kota negara pakai uang swasta. Nggak masuk akal," tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Fahri mengatakan, lebih baik pemerintah melakukan studi mandalam terlebih dahulu sebelum melontarkan wacana pemindahan ibu kota. Termasuk menggelar apat dengan DPR dan stakeholder terkait. "Karena pemindahan ibu kota membutuhkan dana yang sangat besar. Dananya saya dengar sekitar 150 triliun di awal. Itu kan bukan uang kecil," ujar Fahri.

Pemerintah, katanya, juga perlu memperhatikan aspek sejarah, sosiologi, politik, sosial ekonomi dan budaya sebelum berniat memindahkan ibu kota. Apalagi sejarah hubungan antara Indonesia dengan Jakarta sangat mendalam. "Bikin riset yang baik lah. Inikan terkait sejarah bangsa. Jangan mau mengubah sejarah bangsa itungannya tuh cuma hari-hari," kritiknya.

Fahri menambahkan, kenyataannya, untuk melakukan pemekaran sebuah daerah saja sulit dilakukan. "Saya saja mau memekarkan Provinsi NTB sudah 15 tahun pembahasannya nggak jadi-jadi," pungkasnya. [rmol/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.