KPK Akui Punya Bukti Jerat Adik Ipar Jokowi Terkait Kasus Suap Pajak

KPK Akui Punya Bukti Jerat Adik Ipar Jokowi Terkait Kasus Suap Pajak
KPK Akui Punya Bukti Jerat Adik Ipar Jokowi Terkait Kasus Suap Pajak
Adik Ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo (istimewa)


Jakarta, Kabarsatu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah miliki dua alat bukti untuk menetapkan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo sebagai tersangka kasus dugaan suap pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Hal itu sebagaimana disampaikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Moch Takdir, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/7).

Moch Takdir mengatakan, salah satu alat bukti yakni putusan Hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta untuk terdakwa Handang Soekarno.

“Kami sudah punya dua alat bukti. Salah satunya putusan untuk terdakwa Mohan dan yang tadi disampaikan hakim, yakni putusan untuk Pak Handang. Kemudian, ada petunjuk dalam sidang, di mana ada yang punya andil selain Handang,” ujar dia.

Ia memaparkan, hakim pun meyakini adik ipar Jokowi memiliki andil dalam membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk PT EK Prima.

Dalam pembatalan STP tersebut, Arif bekerjasama dengan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, kemudian dieksekusi pembatalannya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv. (Baca: Hakim Yakin Adik Ipar Jokowi Intervensi Dirjen Pajak).

“Hakim meyakini bahwa memang untuk pembatalan STP PT EKP ada andilnya Arif Budi, Pak Ken, dan selanjutnya pembatalan itu melalui Pak Haniv,” kata dia.

Hal tersebut, menurut Takdir, sesuai dengan apa yang ditemukan penyidik KPK saat kasus suap Handang masih dalam tahap penyidikan.

Ia menambahkan, alat bukti ini pun cukup untuk menjerat Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv

Seperti diketahui, dalam persidangan Handang terungkap bahwa ia yang memfasilitasi pertemuan antara Arif dengan Ken. Namun, saat Arif dihadirkan dalam sidang ia membantah bahwa pertemuannya dengan Ken bicara soal pembatalan STP untuk PT EK Prima.

Namun, KPK sendiri memiliki bukti percakapan antaran Country Director PT EK Prima, Ramapanicker Rajamohanan Nair, yang di dalamnya juga berisi soal dokumen pajak PT EK Prima.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menyatakan bahwa Rajamohanan dan Handang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mohan, sapaan karib Rajamohanan, terbukti menyuap Handang dengan uang sebesar 148.500 dolar Amerika Serikat.

Suap tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EK Prima, antara lain ihwal pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), dan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN).

Kemudian, soal penolakan pengajuan tax amnesty, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.[aktual/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.