Korupsi Sumber Waras, KPK Harus Berani Jujur Pada Rakyat, Siapa yang Perintah Jangan Sentuh Ahok?

Korupsi Sumber Waras, KPK Harus Berani Jujur Pada Rakyat, Siapa yang Perintah Jangan Sentuh Ahok?
KPK Harus Berani Jujur Pada Rakyat, Siapa yang Perintah Jangan Sentuh Ahok?
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)


Jakarta, Kabarsatu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan institusi penegak hukum yang lain untuk menuntaskan perkara kasus pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun, yang pasti, saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan di KPK.

"(Perkara) Sumber Waras itu proses penyelidikannya sedang berjalan. Kalau itu mau ditangani oleh instansi penegak hukum yang lain dan ditemukan buktinya, silakan saja," ujar Jubir KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/7).

Menanggapi pertanda menyerah atau tidak mampunya KPK mengusut kasus mega korupsi sumber waras yang melibatkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i atau biasa disapa Romo meminta seluruh komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diganti, bila tidak mampu mengungkap kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan negara Rp 191 miliar.

Ia pun menduga, sikap KPK yang mempersilahkan instansi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan mengambil alih kasus Sumber Waras, akibat ada intervensi dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kenapa lepas tangan begitu. Saya menduga ada sesuatu yang dilakukan oleh Ahok. Dia kan memiliki tugas supervisi. Bila tidak mampu, lebih baik komisionernya diganti saja," kata Syafi'i kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Politisi Gerindra ini menilai, kinerja lembaga antirasuah tersebut semakin aneh. Sebab, KPK belakangan ini hanya mampu mengungkap kasus korupsi kecil, ketimbang kasus korupsi besar seperti Rumah Sakit Sumber Waras, BLBI, dan Century.

"Ini daftar panjang KPK tidak konsisten dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, di awal sudah ditangani KPK, bahkan KPK meminta untuk BPK RI melakukan audit investigasi. Dan ternyata benar ada penyimpangan standarisasi prosedur," terangnya

Senada dengan Muhammad Syafi'i atau Romo. Adhie Massardi Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid ini juga mengkritik keras.Siapa yang telah mengintimidasi KPK sehingga membuat KPK terkebiri dan takut untuk mengungkap kasus mega korupsi Sumbar Waras.

“Komisioner KPK harus berani JUJUR katakan kepada rakyat siapa yg perintah JANGAN SENTUH AHOK...!!” ungkap Adhie Massardi yang dikutip dari akun twitternya jum’at (07/07).

Sementara pengacara kondang Ahmad Yani menjelaskan mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 30/2002 tidak ada 1 ayat pun dapat dijadikan dasar untuk mempersilahkan institusi lainnya untuk menggarap kasus korupsi Sumber Waras.

“Dari Pasal 6 sd Pasal 15 UU 30/2002 tdk ada 1 ayatpun dpt dijadikan dasar utk mempersilahkan institusi yg lainnya utk mengarap kasus RSSW” ungkap Ahmad Yani menegaskan.[teropongsenayan/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.