Fayakun Dicekal KPK, Golkar DKI Didesak Gelar Musdalub, Setnov Tersangka Korupsi Golkar Adem

Fayakun Dicekal KPK, Golkar DKI Didesak Gelar Musdalub, Setnov Tersangka Korupsi Golkar Adem


Jakarta, Kabarsatu --Internal Partai Golkar DKI bergolak. Desakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) mulai bergulir cukup kencang, setelah Ketua DPD Golkar DKI Fayakun Andriadi dicekal selama enam bulan kedepan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pencekalan tersebut, berkaitan dengan posisinya sebagai saksi tersangka Nofel Hasan dalam kasus korupsi pangadaan satellite monitoring di Bakamla RI.

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Indra J Piliang menyatakan, dorongan Musdalub di internal cukup deras demi menyelamatkan partai berlamban pohon beringin di Ibu Kota.

Sebab, menurut dia, Jakarta merupakan barometer politik nasional, sehingga tidak elok dipimpin orang yang sedang diduga tersangkut persoalan tindak pidana korupsi.

"Ini berpengaruh sama elektoral partai. 2019 kurang dari dua tahun. Makanya harus diganti," kata Indra, Kamis (20/7/2017) seperti dikutip dari teropongsenayan

Politikus muda Partai Golkar itu menjelaskan, jika merujuk fakta integritas Fayakun lebih baik mengundurkan diri dari Ketua DPD. Nanti, ditunjuk Pelaksana tugas (Plt) untuk memeprsiapkan Musyawarah daerah (Musda) dan konsolidasi.

Perlakuan yang berbeda terhadap Ketua DPD Golkar DKI Fayakun Andriadi dengan ketum Golkar Setya Novanto.Meskipun Setya Novanto sudah resmi jadi tersangka Korupsi e-KTP namun tidak ada desakan untuk mundur terhadap Ketum Golkar yang sudah jadi tersangka korupsi bahkan Golkar mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI demi pemcapaian tujuan politik Partai Golkar.

Dikutp dari vivacoid Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono memastikan, bahwa lembaganya mendukung setiap langkah hukum yang diambil oleh Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Prinsipnya DPP harus menyiapkan tim bantuan hukum, tapi kalau Pak Novanto sudah menyiapkan tim hukumnya sendiri juga tidak masalah," kata Agung di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Selain itu mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) ini menambahkan, tim hukum DPP Partai Golkar sendiri disiapkan untuk mendampingi para kader Golkar lain dalam kasus yang sama. KPK juga telah menetapkan, Markus Nari dalam kasus e-KTP.

Dewan Pakar juga sepakat, Setya Novanto, tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR meski tengah berstatus tersangka. "Kan belum inkrah. Enggak apa-apa. Siapa sih yang menyatakan dia bersalah," ujarnya.[teropong/viva/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.