Efek Kasus Setnov, Golkar Terancam Tak Punya Wakil di DPR 2019

Efek Kasus Setnov, Golkar Terancam Tak Punya Wakil di DPR 2019


Jakarta, Kabarsatu --Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung takut Partai Golkar tidak memiliki wakil di DPR pada Pemilu 2019. Sebab, Golkar berpotensi tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliementary threshold) sebesar 4 persen.

Dari hasil survei yang baru-baru ini dipublikasi, posisi Partai Golkar semakin terperosot. Apalagi ditambah kondisi saat ini, dimana Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. Hal ini diyakini akan semakin memerosotkan suara partai berlambang Berimgin pada pemilu 2019.

"Nah yang berkaitan dengan partai ya ada parlementairy threshold yaitu 4 persen. Angka 4 persen artinya kalau misalnya partisipasi tidak bisa mendapatkan dukungan suara diatas 4 persen maka partai itu tidak akan berhak untuk mempunyai wakilnya di DPR," kata Akbar di kediamannya, di Kawasan Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2017).

Akbar mengungkapan dari hasil survei yang dilakukan oleh Kompas akhir bulan April atau awal bulan Mei, PDIP nomor satu sekitar 20 persen. Bahkan Partai Gerindra nomor 2, sekitar 13 persen.

"Dari hasil survei tadi itu Golkar 3,5 persen. Kalau 3,5 itu kan berarti Golkar dibawah 4 persen, berarti dibawah threshold. Seandainya ini kejadian pada pemilu 2019 yang akan datang berarti Golkar tidak punya wakil. Nah ini yang kami takutkan. Kami takutkan betul, saya takutkan betul," kata Akbar.

Supaya hal ini tak terjadi, kata mantan Ketua DPR ini, Partai Golkar harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keorganisasian partai.

"Agar kita bisa memiliki jaminan bahwa kita bisa memegang kembali peranan para pemerintah, sehingga kita bisa meraih posisi setidak-tidaknya posisi 2 besar. Syukur-syukur bisa menjadi pemenang kembali karena kita sudah menjadi pemenang tahun 2004," tukasnya.[ts/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.