Deadlock Lagi, Pengambilan Keputusan 5 Isu Krusial RUU Pemilu Ditunda

Deadlock Lagi, Pengambilan Keputusan 5 Isu Krusial RUU Pemilu Ditunda
Deadlock Lagi, Pengambilan Keputusan 5 Isu Krusial RUU Pemilu Ditunda
Ilustrasi


Jakarta, Kabarsatu --Pengambilan keputusan isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kembali ditunda. Awalnya, DPR dan pemerintah akan menuntaskannya Senin malam (10/7).
Adapun isu krusial yang akan dituntaskan semalam yakni, parliamentary threshold, sistem pemilu, sebaran kursi perdaerah pemilihan, dan metode konversi suara. Sedangkan satu isu yang akan disisakan yakni presidential threshold.

"Pengambilan keputusan tingkat satu yang berisi tentang pandangan mini fraksi pendapat pemerintah dan penandatanganan naskah RUU tidak jadi dilaksanakan hari ini," ujar Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy usai rapat semalam.

Adapun pengambilan keputusan tersebut akan dilanjutkan pada Kamis (13/7), pukul 13.00 WIB. Namun sebelum itu, pada Rabu (12/7) pukul 10.00 WIB, akan dilakukan rapat Pansus secara internal tanpa pemerintahan dalam rangka untuk menyepakati sikap Pansus terhadap lima isu krusial.

"Sehingga nanti apa yang diputuskan internal Pansus pada Rabu lagi itu, itu lah yang kemudian nanti akan dilakukan pengambilan keputusan di hari kamisnya," jelasnya.

Selain itu, Pansus bersama pemerintah yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly, juga menyepakati bahwa paripurna pengambilan keputusan tingkat dua atau penetapan RUU menjadi undang-undang, tetap akan dilaksanakan pada 20 Juli.

"Atas keputusan itu, maka pimpinan Pansus akan memberitahukan kepada pimpinan DPR, bahwa tidak ada penundaan pelaksanaan paripurna dan kita siap untuk diparipurnakan tanggal 20," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah menawarkan opsi, jikalau fraksi-fraksi terjadi deadlock saat pembahasan internal. Katanya, opsi  tersebut bisa disampaikan di paripurna untuk diambil keputusannya.

Adapun opsi tersebut yakni, pertama, menerima bersama-sama seluruh anggota Pansus DPR dengan musyawarah mufakat.

Lalu, jikalau ada masalah yang krusial, bisa dibawa ke paripurna untuk diambil keputusan di forum pengambilan keputusan tertinggi DPR itu. Opsi terakhir, pemerintah mengembalikan pada undang-undang lama.

Soal dikembalikan kepada undang-undang yang lama, kata Tjahjo, legitimasi pemilu akan tetap sah meskipun tidak memuat keserentakan.

"Toh undang-undangnya juga sama. Pilkada srentak juga jalan. Pilpres dan Pileg juga tetap berjalan. Tapi semangat musyawarah yang kami hargai DPR, mudah-mudahan ada titik temu yang baik. Namanya juga demokrasi," pungkasnya.[jp/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.