Dapat Dukungan Akademisi, Akhirnya KPK Diamkan Korupsi di Perguruan Tinggi?

Dapat Dukungan Akademisi, Akhirnya KPK Diamkan Korupsi di Perguruan Tinggi?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)


Jakarta, Kabarsatu --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membabat habis kasus korupsi di Perguruan Tinggi di Indonesia. Pasalnya, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) 2016 lalu menyebutkan setidaknya ada 37 kasus korupsi Perguruan Tinggi. Bahkan Kementerian Riset dan Teknologi menemukan banyak proyek yang mangkrak diduga karena korupsi.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi meminta KPK mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Perguruan Tinggi di Indonesia. Adhie mengatakan, ada dua alasan pentingnya KPK harus konsentrasi membersihkan kampus dari praktek korupsi.

Pertama, sebagai lembaga pendidikan tertinggi (PT), kampus seharusnya menjadi sumber tata nilai, dan melahirkan kaum intelektual, bukan sekedar memproduksi akademisi seperti sekarang ini. Sehingga tidak banyak manfaatnya bagi bangsa dan negara.

"Jauh bedanya antara akademisi dan intelektual. Kalau akademisi hanya memahami ilmu pengetahuan dari sisi keilmuan (rasio) semata. Tapi intelektual memahami ilmu pengetahuan dengan dilandasi moral (intelektual) sehingga melihat segala sesuatu dengan rasa dan persepsi yang luas," terang Adhie kepada media, Selasa (4/7).

Faktor kedua, penuntasan korupsi di sejumlah PT penting untuk membebaskan sivitas akademika dari beban moral almamaternya yang tersandera oleh skandal korupsi yang proses hukumnya digantung (KPK).

"Jangan sampai di masyarakat kian berkembang isu ada mobilisasi para akademisi (profesor) dari sejumlah PT karena mereka tersandera (atau disandera?) skandal korupsi di kampus masing-masing, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mendukung KPK melawan pansus hak angket yang dirancang DPR untuk mengembalikan (fokus) ke jalan pemberantasan korupsi yang terstruktur dan terukur," ujar jubir kepresidenan era Gus Dur ini.

Sebagaimana banyak diberitakan, tahun lalu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengungkapkan, hampir setiap perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia punya bangunan mangkrak, yang kalau dijumlahkan, nilai kerugian negara mencapai Rp 9 triliun, lebih besar dari skandal Century.

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam Seminar Nasional Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (25/10/16), selain mengaku menerima banyak kasus korupsi di sejumlah kampus, juga menemukan indikasi masalah (korupsi) terkait pemilihan rektor di sejumlah PTN.

Namun, entah kenapa semua itu tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Apakah agar tetap dapat dukungan dari kalangan akademisi dan kampus-kampus di Indonesia?

“Kalau benar itu yang terjadi, ini berbahaya bukan saja untuk sivitas akademika di negeri ini, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Adhie M Massardi.

Merujuk temuan ICW, 37 kasus korupsi di perguruan tinggi di Indonesia telah rugikan negara Rp 218,804 miliar. Sudah ada 65 orang jadi tersangka. Pelaku paling banyak adalah pegawai maupun pejabat struktural di fakultas maupun universitas yaitu sebanyak 32 orang. Rektor atau wakil rektor termasuk mantan rektor adalah pelaku terbanyak kedua dengan jumlah 13 orang pelaku.

Selebihnya adalah pihak swasta sebanyak 10 orang, dosen berjumlah 5 orang, Dekan Fakultas terdapat 3 orang dan pejabat pemerintah daerah yaitu 2 orang. [akr/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.