Blokir Medsos, Netizen sebut Jokowi penjajah gaya baru dan penebar HOAX paling brutal

Blokir Medsos, Netizen sebut Jokowi penjajah gaya baru dan penebar HOAX paling brutal


Jakarta, Kabarsatu --Polemik penerbitan Perppu dan pemblokiran medsos oleh pemrintahan Jokowi menambah kacaunya situasi politik ditanah air.Berbagai kecaman keras dari berbagai pihak terhadap kebijakan kotroversial yang dinilai tidak wajar dan menyalahi UU ini.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai Perpu pembubaran ormas yang dikeluarkan pemerintah hanya alat untuk membinasakan gerakan yang tak sejalan dengan pemerintah.

“Saat ini mungkin HTI. Bisa jadi kedepannya ormas lain yang tak sejalan dan mengkritik pemerintah juga akan dibinasakan,” katanya saat acara diskusi Akhir Pekan Radio Sindotrijaya ‘Cemas Perpu Ormas’ di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (15/07).

Menurutnya bila menjadikan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai kambing hitam itu salam besar. Karena mereka mempunyai hak hidup di NKRI dan telah mengikuti aturan yang berlaku sebagai ormas.

Selain itu, Perpu pembubaran ormas terlihat cacat dari sisi prosedur dan substansi. Karena menghianati semangat demokrasi.

“Perpu ini hanya mengincar ormas-ormas yang berlandaskan Islam,” pungkasnya.

Menanggapi pembolokiran medsos oleh pemerintah Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keputusan pemerintah yang memblokir aplikasi percakapan instan Telegram. Fadli Zon menilai Telegram sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat.

"Masyarakat kita sekarang sudah memahami bagaimana teknologi aplikasi, aplikasi digital ini penting. Sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer. Mungkin ada yang gunakan Telegram untuk bisnis atau untuk kepentingan lain," ujar Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Langkah pemerintah memblokir Telegram secara sepihak disebutnya bisa berdampak terhadap media sosial yang lain. Bila hal itu terjadi, Fadli mengatakan Indonesia sama saja dengan China yang negara otoriter , yang memblokir seluruh aplikasi yang bukan buatan negara sendiri.

"Kita ini kan bukan pemerintahan otoriter. Kita ini demokrasi nggak bisa main bubarkan, bredel, hapuskan begitu saja," ucapnya.



Tentu saja kebijakan pemerintah yang kontroversial ini menuai kecaman dari pengguna medsos yaitu para netizen.

Salah satu pengguna mesos atau netizen bernama Teroris Social Media mengecam keras tindakan pemblokiran dan perppu ormas tersebut.

Melalui akun twitternya netizen ini mengajak para netizen untuk memblokir akun twitter @Jokowi serta mengatakan Jokowi adalah penjajahan gaya baru dan penebar HOAX paling brutal.

“Ayo blokir akun sampah, penjajah gaya baru dan penebar HOAX paling brutal ini 👉 @jokowi” ungkap akun @TerorisSocmed

Ajakan pemblokiran akun twitter @Jokowi tersebut disambut ramai pemblokiran oleh netizen yang lain

"Done !!! #BlokirJokowi
#RezimNdeso
#2019AsalBukanJokowi" ungkap akun @MoslemIndigo

"Bisa yaa dgn wajahnya ndeso gth bikin nipuu rakyatt ampe byk gth follower nya !! #BlokirAkunTwiterJokowi #blokirTelegram #blokjokowi" ungkap @denz1301

"Sudah saya #BlokirJokowi brohhh" ungkap akun @ENSebayang.[fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.