Bantah Tuduhan Kapolri, Mensos Tegaskan Beras PT IBU Bukan Rastra (beras warga miskin)

Bantah Tuduhan Kapolri, Mensos Tegaskan Beras PT IBU Bukan Rastra (beras warga miskin)


Jakarta, Kabarsatu --Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan penggerebekan beras oleh Satgas Pangan di kawasan Bekasi, bukan beras rakyat sejahtera (rastra). Penggerebakan dilakukan di gudang PT Indo Beras Unggul (IBU), Kamis 20 Juli malam.

"Saya sudah tanya ke direksi Bulog, itu bukan rastra," tegas Khofifah seperti dilansir Antara, Minggu 23 Juli 2017 seperti dikutip dari metronews

Hidup Sehat Dimulai dari Rumah Rastra merupakan beras subsidi pemerintah untuk warga miskin. Masing-masing warga menerima 15 kilogram beras premium per bulan. Mereka hanya perlu merogoh kocek Rp1.600 per kilogram sebagai harga tebus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan PT IBU mengambil keuntungan berlebih dari penjualan beras. Setidaknya 1.161 ton beras yang dikemas dengan label Maknyuss dan Cap Ayam Jago disita.

"Beras subsidi dikemas seolah-olah barang premium supaya harganya tinggi sekali," tegas Tito di gudang beras PT IBU, Kamis 20 Juli malam.(Baca : Bantah Palsukan Beras,Anton: lagi-lagi Kapolri lakukan kebohongan publik "Kapolri gak Takut Azab?")

Mereka menjual beras di pasar modern dengan harga Rp13.700 dan Rp20.400 per kilogram. Padahal, harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.500 per kilo.

PT IBU juga diduga telah melakukan penipuan terhadap konsumen. Anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera itu diduga memalsukan kandungan karbohidrat dalam kemasannya.

PT Tiga Pilar Sejahtera telah menyampaikan bantahan mereka. Perusahaan itu menyebut membeli gabah dari petani dan beras dari unit penggilingan beras kecil dan menengah.

Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Jo Tjong Seng mengatakan, PT IBU memproduksi beras dalam kemasan berlabel preiun sesuai standar nasional Indonesia (SNI). Jo Tjong mengatakan, pihaknya tak menimbun beras seperti yang dituduhkan. Ia mengaku memiliki data saat kapasitas 'running' dengan rata-rata 4.000 ton per bulan, maka perusahaan secara normal memiliki stok sekitar 1.100 ton beras sebagai cadangan selama seminggu.

PT IBU juga mencantumkan informasi nilai gizi berdasarkan hasil analisis kandungan dari laboratorium terakreditasi. Tjong juga menegaskan PT IBU menyatakan menjual produk beras dalam kemasan berlabel dengan harga jual yang wajar kepada distributor. Harga jual itu sudah memperhitungkan harga pokok produksi, biaya produksi, biaya operasional (pengiriman, penjualan, pemasaran, dan sebagainya), dan keuntungan wajar.

Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahterah (TPS) Anton Apriyantono sebelumnya juga telah membantah tuduhan jika pihaknya memalsukan mutu beras dari jenis medium menjadi beras premium. Anton menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah bagi perusahaannya.

Anton menjelaskan bahwa beras IR 64 yang disebut-sebut kepolisian sebagai bahan baku yang digunakan sebagai beras produksinya juga keliru. Di lapangan lanjutnya beras varietas IR 64 sudah tidak banyak ditemukan karena berganti denganvarietasbaru yakni Inpari dan Ciherang.

"Selain itu tidak ada yang namanya beras IR 64 yang disubsidi, ini sebuah kebohongan publik yang luar biasa. Yang ada adalah beras raskin, subsidi bukan pada berasnya tapi pada pembeliannya, beras raskin tidak dijual bebas, hanya untuk konsumen kurang mampu," jelasnya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (23/7).

Selain mengenai tuduhan bahwa perusahaan telah merugikan negara ratusan triliun, Anton juga membantahnya. Menurut dia omzet yang dimiliki PT TPS hanya empat triliun rupiah per tahun.

"Kalau dibilang negara dirugikan, dirugikan dimananya? Apalagi sampai bilang ratusan triliun, lha wong omzet beras TPS saja hanya 4 T per tahun, lagi-lagi Kapolri melakukan kebohongan publik. Apa enggak takut azab akhirat ya?," katanya seperti dikutip dari republika.[metro/rmol/fatur]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.