Wiranto Tak Berhak Bubarkan HTI, Hanya Peradilan Yang Bisa Bubarkan HTI

Wiranto Tak Berhak Bubarkan HTI, Hanya Peradilan Yang Bisa Bubarkan HTI


Jakarta (kabarsatu) – Direktur Pusat Studi Konstitusional (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fery Amsari berpendapat bahwa Mankopolhukam Wiranto tak memiliki kewenangan membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran ormas harus melalui proses peradilan, bukannya putusan dari perorangan.

“Kalau itu sikap dari Menko Polhukam atau putusan dari Menko Polhukam nggak bisa, karena terdaftar sama undang-undang ormas. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 pasal 68-69, disebutkan jelas bembubarannya itu harus melalui proses peradilan,” kata Feri saat dihubungi Kiblat.Net, Senin (08/05).

Selain harus melalui proses peradilan, pembubaran suatu ormas bukanlah kewenang dari Menkopolhukam. Wewenang pembubaran melalui peradilan ada pada Menteri Hukum dan HAM.

“Kalaupun ada pembubaran melalui putusan peradilan, itu akan dilakukan melalui keputusan Menteri di bidang Hukum dan HAM. Nah, kan ini Menkopolhukam bukan Menteri bidang Hukum dan HAM,” tandasnya.

Menurut Feri, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin oleh Undang-Undang Dasar, yaitu tercantum dalam pasal 28e ayat 3. Jadi semestinya pembubaran itu harus  memakai kerangka konstitusi dan undang undang.

Namun, faktanya putusan atau sikap dari Menko Polhukam, yang secara sepihak mengumumkan pembubaran HTI, sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu juga menyalahi prosedur yang ditentukan dalam undang-undang ormas.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto, pada hari Senin (08/05) lalu, menyatakan rencananya untuk membubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengumuman itu dinyatakan setelah adanya serangkaian penolakan terhadap kegiatan HTI.[kib/ART]
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.