Kabarsatu

Terlibat Skandal E-KTP, Jokowi Tetap Beri Penghargaan HAM Pada Ganjar

Kabarsatu- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menganugerahkan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2017. Penghargaan untuk Jateng terasa spesial karena diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Ganjar Pranowo.

Selain untuk tingkat provinsi, seluruh kabupaten kota di Jateng juga mendapat penghargaan serupa. Kecuali Kota Surakarta yang diserahkan Jokowi, penghargaan untuk kabupaten kota lain diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penyerahan dilakukan pada acara peringatan Hari HAM Internasional ke-69 di The Sunan Hotel Solo, Minggu (10/12).

Presiden Jokowi mengatakan, penghargaan diberikan kepada daerah yang memiliki kepedulian HAM tinggi. Ia meminta penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terus ditingkatkan. Selain hak sipil dan hak politik, hak-hak sosial serta ekonomi yang akan memengaruhi hak politik warga negara juga mesti terjamin.

Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta para pejabat, politisi, birokrat, dan para pengusaha agar bisa melihat keadaan dan kondisi rakyat, terutama masyarakat kalangan bawah.

Sebab menurutnya, kebijakan yang baik bukan dari seberapa banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Melainkan seberapa banyak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah.

Dalam menjamin hak sosial, kultural, serta hak ekonomi masyarakat, pemerintah dituntut terus melakukan kerja nyata, kerja konkret, serta kegiatan-kegiatan nyata. Semua itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengapreasiasi upaya pemerintah, para gubernur, bupati, dan wali kota yang mengembangkan daerah kawasan HAM. Dia juga mengapresiasi Komnas HAM dan para aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Disampaikan, beragam upaya telah dilakukan pemerintah seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta berbagai kebijakan bagi masyarakat miskin. Termasuk juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, lokal, dan lainnya.

“Saya tahu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, juga keyakinan beragama, ekspresi seni budaya dan kultural masyarakat terpenuhi dengam baik,” katanya.

Ganjar Pranowo menambahkan, sekarang banyak daerah, baik kabupaten maupun kota yang peduli dan perhatian terhadap HAM. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi, terutama sosial media, di kalangan masyarakat. “Maka mau tidak mau suka tidak suka hampir seluruh kebijakan melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Bersamaan dengan itu, di Jateng saat ini sedang merebak kembali pembentukaan forum warga sebagai ruang atau wadah komunikasi. Forum semacam rembuk desa maupun rembuk komunitas, rupanya telah menjelma wadah yang efektif dalam menyampaikan aspirasi dan sarana mengambil kebijakan.

“Dengan adanya hak-hak masyarakat yang perlu ditampung dan diselesaikan bersama maka mudah-mudahan menjadi sebuah musyawarah mufakat yang bsia diambil untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 Tahun 2017 yang mengangkat tema “Kerja Bersama, Peduli Hak Asasi Manusia Untuk Indonesia Maju Sejahtera” itu, diisi dengan berbagai kegiatan positif. Antara lain Seminar HAM, Expo Kemajuan HAM di Indonesia, Colour HAM seperti jalan santai, panggung seni difabel, photo booth, dan kegiatan lainnnya.

Seperti dikethui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diduga menerima aliran uang dari proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP melalui mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR RI Mustokoweni. Ganjar juga diduga menerima uang tersebut melalui pemberian goodie bag oleh seorang laki-laki di gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI.

"Itu yang disebutkan Pak Ganjar sendiri, bahwa dia pernah diberi goodie bag berisi uang, juga sebelumnya uang dari Mustokoweni, semua itu masih dalam proses e-KTP," kata jaksa penuntut umum KPK, Taufiq Ibnugroho saat ditemui usia mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP untuk terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Oktober 2017 seperti dikutip dari tempo.com (aya/jpc/tempo)

VIDIO: Allahu Akbar, Tegas Pidato PM Malasyia, Siap Tempur Demi Bela Yerusalem (Baitul Maqdis)

Kabarsatu- Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM) siap melakukan tugasnya dan menunggu arahan untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi Yerusalem (Baitul Maqdis), kata Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein pada hari Sabtu (09/12/2017), kutip Kantor Berita Bernama.

“Kami harus siap untuk setiap kemungkinan. ATM selalu siap. Kami sedang menunggu instruksi dari pimpinan tertinggi,” ujarnya dalam pidato di Majelis Umum UMNO 2017 hari Sabtu.

“Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, Jenderal Tan Sri Raja Mohamed Affandi Bin Raja Mohamed Noor dan ATM sudah pasti siap,” kata Hishammuddin dalam pidato nya di World Trade Center Putra Jaya.

Dia mengatakan tindakan AS mengakui Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel merupakan pukulan besar bagi seluruh dunia Muslim.

“Awal pekan ini, kami terkejut dengan berita mengkhawatirkan stabilitas geo-politik dunia. Mari kita berdoa dan terus berdoa agar konflik ini tidak mengarah pada ambang kehancuran, “katanya.

Pada saat yang sama, Hishammuddin juga meminta perwakilan untuk berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah untuk menunjukkan penghargaannya kepada angkatan bersenjata negara tersebut.

Menurut Hishammuddin, tindakan AS mengakui Baitulmaqdis sebagai ibu kota Israel merupakan pukulan besar bagi seluruh dunia Muslim, ujarnya dikutip Utusan Melayu

Senada dengan pernyataan panglima  Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM). Perdana Metri Malasyia dengan tegas menyatakan siap tempur membela Yerusalem (Baitul Maqdis) sampai tuntas.Dengan lantang Perdana menteri Malasyia Tuan Najib Razak
 Menyatakan:

“Kami tidak rela yerusalem (Baitul Maqdis) diinjak-injak orang lain (kafir Yahudi). Kami akan bela sekuat apa yang kami punya”

Berikut Vidio pernyataan tegas Perdana meteri Malaysia Tuan Najib Razak :


(aya*)

Kasus Tanah Cengkareng, Djarot Harus Bongkar Keterlibatan Ahok

Kabarsatu- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta serius menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Disinylair, kasus‎ yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp668 miliar ditambah pajak Rp20 miliar ini, menyeret nama mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) .

Adapun pembelian lahan seluas 4,6 hektare itu, merupakan disposisi Ahok selaku Gubernur DKI saat itu. Namun, tak lama berselang pasca di disposisi‎, terungkap bahwasanya tanah tersebut adalah milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI.

Terkait hal itu, ‎politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, meminta Ahok bertanggung jawab atas uang Rp668 miliar tersebut. "Enggak bisa hanya minta dikembalikan uang itu, tapi harus diusut tindak pidana korupsinya. KPK dan kejaksaan harus berani mengusut kasus ini," kata Yandri di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Ia menilai, jika hanya diminta mengembalikan uang, maka akan mencederai keadilan bagi masyarakat. "Ini sudah jelas Ahok yang salah dalam mengelola anggaran APBD DKI, urusan pidananya enggak diproses," tutupnya.

Pengamat Politik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, menilai, mantan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, hendaknya ‎turut kooperatif dalam mengungkap kasus tersebut. Karena, lanjut dia, beberapa waktu lalu Djarot sempat menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri. Bahkan, Djarot sempat menyebutkan bahwa kasus lahan Cengkareng lebih kompleks dari dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras.

"Sekarang ini harusnya Djarot nggak punya beban lagi, jadi dia harus berani buka-bukaan kepada penegak hukum soal keterlibatan Ahok," tegas Amir di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

‎Korupsi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno,‎ tak menampik adanya indikasi kuat korupsi dalam kasus sengketa lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Lahan ini, menurutnya, diduga diperuntukkan pembangunan rusun Cengkareng Barat yang belakangan ditemukan bermasalah di mana temuan tersebut tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 silam.

"Itu ada kejadian di mana tanah Pemprov sendiri dibeli Pemprov juga. Selain persoalan lahan Sumber Waras, kami juga menindaklanjuti temuan BPK soal lahan Cengkareng," kata pria yang akrab disapa Sandi, di Balaikota DKI, Jakarta Pusat.‎

Sandi mengaku, mengetahui kasus sengketa lahan itu saat menyisir berbagai temuan BPK yang akan ditindaklanjuti untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017.

"Lahan tanah Cengkareng itu ada kejadian di mana tanah Pemprov sendiri dibeli Pemprov juga. Itu terenyuh saya karena itu menunjukkan sistemnya enggak jalan," kata dia.

Pemprov DKI, lanjut Sandi, harus memperbaiki sistem tersebut. "Salah satunya dengan fokus pada pencegahan korupsi," tegas dia.

Menang Gugatan

Adapun pada tanggal 6 Juni 2017, Pemprov DKI Jakarta dinyatakan menang atas kasus gugatan sengketa lahan 4,6 hektar di Cengkareng. Atas kemenangan itu, BPK menilai Pemprov DKI Jakarta pada masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 668 miliar.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, pembelian lahan Cengkareng Barat melalui APBD 2015 diputuskan berdasarkan disposisi Ahok kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji.

Dinas Perumahan DKI Jakarta mengaku membeli lahan tersebut sebesar Rp668 miliar. Akan tetapi, pengakuan tersebut disangkal oleh pemilik lahan, Toeti Noezlar Soekarno. Ia mengaku hanya menerima Rp 448 miliar. Singkat kata, ada 'penyunatan' atau 'korupsi' dana sebesar Rp220 miliar.

Melihat kasus ini, setidaknya ada dua pekerjaan rumah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap siapa 'dalang' kongkalikong pembelian lahan tersebut dan pelaku pemotongan dana Rp220 miliar.

Layangkan Tagihan

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Yudi Ramdan Budiman mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menang dalam kasus sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh gugatan (pihak ketiga) ditolak dan kami memantau proses yang akan dilakukan Pemda," kata Yudi di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Ia mengatakan, dengan ditolaknya pihak ketiga, Pemprov DKI Jakarta berhak melayangkan tagihan senilai Rp668 miliar kepada pihak ketiga. "BPK sudah memantau tindak lanjutnya oleh Pemda DKI. Tindak lanjut Pemda adalah melakukan penagihan kembali ke pihak ketiga dan ini masih dipantau BPK," kata dia.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta) pada 2015 seharga Rp668 miliar. Lahan ini dibeli dari pihak swasta atas nama sertifikat hak milik Toety Noezlar Soekarno, warga Bandung, dengan kuasa hukum Rudy Hartono Iskandar.

Pembelian lahan itu kemudian menjadi masalah ketika dalam penelusuran BPK menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKPKP).
BPK menilai ada kerugian negara akibat pembelian lahan ini. Uang senilai Rp668 miliar harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.‎(aya/hanter)

Terbongkar, Rupanya Sehari Sebelum Lengser, Djarot Tandatangani Kenaikan Dana Parpol

Kabaratu- Polemik besarnya dana bantuan partai politik di APBD DKI 2018 ternyata bersumber dari APBD-P 2017. Perda APBDP 2017 tersebut ditandatangani oleh mantan Gubernur DKI asal PDI-P, Djarot Saiful Hidayat pada hari terakhir menjabat atau 13 Oktober, sebelum pelantikan Gubernur dan Wagub DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno.‎

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dana bantuan partai politik itu sudah ada sejak APBD 2016 dan APBD 2017. Sebelumnya, diatur sebesar Rp 410 per suara.

"Padahal dalam PP No 5 Tahun 2009 bantuan partai politik itu hanya Rp 108 per suara," ungkap Anies, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Saat mulai bertugas, Anies mengaku, memberikan arahan agar dana partai politik di APBD 2018 cukup disamakan dengan anggaran sebelumnya.

"Oleh karena itu, APBD 2018 masih sama dengan APBD-P 2017," beber Anies.

Setelah diramaikan bahwa dana Parpol itu naik 10 kali lipat, Anies kemudian buru-buru meminta agar anggaran tersebut diperiksa ulang, kenapa berbeda dengan perintahnya.‎

Ternyata kenaikan anggaran bantuan keungan partai politik tersebut memang telah ditetapkan dalam APBD-P 2017 pada tanggal 2 Oktober 2017.

Sebelum Anies menjabat, telah disepakati Perda tentang APBD Perubahan 2017 yang salah satu poin dalam lampirannya berisi tentang penambahan Dana Bantuan Partai Politik dari sebelumnya Rp 1,8 miliar menjadi Ro 17, 7 miliar (penambahan sejumlah 15,9 miliar).
"Berdasarkan Perda itu, setiap partai jadi mendapatkan Rp 4.000 per suara. Ditandatangani pada 13 Oktober 2017," ujarnya.

Kini, lanjut Anies, apabila Kemendagri menanyakan apa dasarnya Anies-Sandi memasukkan Rp 4.000 per suara pada APBD 2018, pada dasarnya adalah menyamakan dengan APBD-P 2017 yang sudah ditandatangani oleh Gubernur sebelumnya. ‎

Karenanya, Anies akan melakukan komunikasi dengan DPRD DKI untuk melakukan perubahan agar besaran bantuan keuangan parpol sesuai dengan ketentuan Kemenkeu dan Kemendagri.‎ (aya/trp)

Munaslub Golkar 2017, Sebaiknya Belajarlah dari Kesalahan Munaslub 2016

Kabarsatu- 

Munaslub Golkar 2017, Belajarlah dari Munaslub 2016
Oleh : Kang Nasir

"Beginilah jadinya", demikian gumam saya dalam hati melihat kenyataan kondisi partai Golkar pasca Setnov dijadikan Tersangka oleh KPK terkait kasus KTP-El. Gumaman saya itu karena teringat saat pelaksnaan Munaslub 2016 lalu dimana Setya Novanto  - selanjutnya Setnov -  terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Andai saja saat itu yang terpilih bukan Setnov, mungkin "tidak begini jadinya" Partai Golkar.

Tentang bagaimana pelaksanaan serta bagaimana kemenangan Setnov pada Munas Luar Biasa tahun 2016 yang memang luar biasa itu, pernah saya tulis di Kompasiana.  Satu tulisan membahas bagaimana "luar biasanya" Munas Luar Biasa yang diselenggarakan di Bali itu.
Lihat disini : https://www.kompasiana.com/mochnasir/catatan-ringan-dari-bali-munaslub-golkar-memang-luar-biasa_5740073d309373e704e21536

Satu tulisan lagi menyambung tulisan Dinda Kirana yang membahas tentang konspirasi yang terjadi di Munaslub Bali.Lihat disini: https://www.kompasiana.com/mochnasir/tentang-konspirasi-dalam-munaslub-golkar_5744a0d58c7e61140d649eb1

Disadari atau tidak, pasca Setnov ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sebelum ahirnya dianulir oleh Hakim Prapradilan karena Setnov menggugat ke Sidang Praperadilan, Golkar  telah menjadi menjadi sorotan publik. Apalagi setelah KPK menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena Setnov tidak mau memenuhi panggilan KPK (meskipun hanya beberapa saat) hingga ahirnya terjadi kecelekan (kasus tiang listrik) dan berujung pada penahanan Setnov, Golkar kian terpuruk dimata publik.

Para petinggi Golkar di DPP dibuat sibuk, untuk menyikapi kondisi itu, buru buru Golkar mengadakan Rapat Pleno yang memutuskan bahwa Idrus Marham disetujui menjadi Plt Ketua Umum  sambil menunggu hasil Keputusan Sidang Prapradilan karena Setnov menggugat ke Sidang Praperadilan.

Namun perkembangan terahir, kini muncul keinginan  agar segera dilaksanakan Munsalub. Sebagian besar DPD provinsi  yakni sejumlah 31 DPD dari 34 DPD Provinsi  sudah mengusulkan untuk segera diadakan Munslub  dan itu sudah memenuhi syarat tentang pelaksnaan Munaslub berdasarkan AD/ART Golkar.

Seiring dengan itu, Dewan Pakar DPP Golkar sebagaimana telah dirilis Kompas .com (8/12/17) telah meminta pula agar Munslub dilaksanakan pada pertengahan Desember ini  dan meminta agar DPP segera mengadakan pleno untuk menentukan waktu, tempat  hingga penyelenggaraan Munaslub.

Demikian halnya dengan Ahmadi Noor Supit, ia menyatakan bahwa dalam keadaan apapun kalau ada permohonan 2/3 dari DPD I maka wajib hukumnya DPP untuk melaksanakan Munaslub. DPP tidak bisa berpegang pada hasil Keputusan Pleno.

Kalau begini jadinya, maka mau tidak mau Golkar harus gerak cepat, DPP tidak usah lagi berpikir soal menang tidaknya Setnov di Prapradilan, tetapi DPP harus tunduk pada AD/ART yang menentukan bahwa Munaslub bisa diselenggarakan apabila ada permintaan dari 2/3 DPD Provinsi. Sedangkan adanyapermintaan 31 DPD Provinsi, sudah lebih dari 2/3, artinya secara konstitusional Munaslub bisa diselenggarakan.

Persoalan siapa yang akan maju dalam Munalub untuk dipilih menjadi Ketua Umum, Golkar tidak kekurangan kader yang potensial, maka dari itu, jikapun sekarang sudah mulai adanya penggiringan opini agar ditempuh dengan jalan Calon tunggal, sebaiknya para elite harus berpikir ulang soal kemungkinan dampak yang akan terjadi.

Perlu diingat, ketika Munas IX di Bali pada tahun 2014 yang pada waktu melahirkan calon tunggal (ARB) setelah Airlangga Hertarto dan MS mengundurkan diri pencalonan, ternyata telah melahirkan perjalanan politik yang sangat pahit, yakni adanya perpecahan di tubuh Golkar karena dianggap Munas IX  di Bali dengan adanya calon tunggal dianggap tidak demokratis. 

Agung Laksono dkk ahirnya membuat Munas tandingan di Ancol dan Agung Laksono terpilih sebagai Ketua Umum. Dengan adanya dua DPP Golkar ini, banyak kader Golkar di daerah yang tidak bisa ikut Pilkada lantaran tidak dapat rekomendasi dari kedua DPP, kader Golkar terkotak kotak berdasarkan kubu ARB dan kubu Agung Laksono.

Upaya penyatuan kedua kubu sangat melelahkan dan menguras energi baik moril maupun materil. Kita bersyukur bahwa pada ahirnya ARB dan Agung Laksono sepakat untuk membesarkan Golkar dan sepakat untuk memilih Ketua Umum baru melalui Munaslub dengan catatan ARB dan Agung Laksono tidak ikut dalam kontestasi.

Perjalanan politik Golkar kemudian mencatat, Munaslub Golkar ahirnya dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Melalui liku liku dan perdebatan yang panjang dengan segal trik dan intrik yang terjadi dalam Munaslub 2016 lalu, terpilihlan Setyo Novanto sebagai Ketua Umum Golkar  hingga tahun 2019.

Namun apa daya, semenjak terpilih Setnov menjadi Ketua Umum, saya sudah bisa bayangkan akan "begini kejadiannya" lantaran sebelumnya memang Setnov punya catatan tersendiri dalam langkah langkah politiknya.

 Maka dari itu, Munaslub Golkar 2017 yang (mungkin) tinggal menunggu hari dan tanggal, hendaknya bisa mengambil pelajaran dari  berbagai kejadian masa lalu termasuk penyelenggaraan Munslub 2016 dan Munas IX 2014, pilihlah  kader Golkar yang  bisa membawa Golkar kedepan lebih baik lagi  dan  "tidak begini jadinya".(aya/komp)

sumber:kompasiana.com

KERAS, Dhani: Ustad Somad Tak akan Dipersekusi Jika Pendukung Jokowi

Kabarsatu- Ahmad Dhani mengungkapkan kegeramannya terhadap aksi persekusi yang menimpa Ustaz Abdul Somad saat akan melangsungkan ceramah di Denpasar, Bali, beberapa waktu lalu. Ia pun menanggapi dengan sinis aksi yang dilakukan oleh sekelompok oknum anggota sebuah ormas di Bali tersebut.

Dhani menduga aksi yang dilakukan sekelompok ormas itu tak lepas dari ceramah Abdul Somad yang selalu membela kepentingan umat Islam. Selain itu, ia berpendapat bahwa rezim penguasa juga terus menggunakan isu 'kafir' sebagai upaya untuk mengadu domba masyarakat.

"Ada saran untuk Ustaz (Abdul Somad), ada baiknya Ustaz datang ke Istana Negara dan memberikan dukungan dua periode untuk Jokowi," kata Dhani kepada wartawan di Jakarta, Ahad, 10 Oktober 2017.

Musisi yang kini telah resmi menjadi kader Partai Gerindra tersebut juga mempelesetkan kata 'kafir' menjadi 'kapir'.

"'K' itu Khilafah, 'A' yaitu Anti-kebhinekaan, 'P' Pemecah Belah Umat, 'I' Intoleran, dan 'R' Radikal," kata suami dari penyanyi Mulan Jameela ini.

Dhani pun yakin, jika Abdul Somad mau mendukung rezim penguasa, maka dia akan terhindar dari isu semacam itu.

"Ustaz akan terhindar dari fitnah lima isu 'kapir' dan menjadi uztaz rahmatan lil alamin di mata 'Partai Kecebong Indonesia','' tutup Dhani.

Seperti diketahui, ratusan massa yang tergabung dalam aliansi kerukunan antarumat beragama di Pulau Bali, mengepung tempat menginap Ustaz Abdul Somad, di Hotel Aston, Jumat, 8 Desember 2017 sore. Somad dicekal untuk berdakwah di Bali lantaran dianggap suka mengkafirkan orang atau agama tertentu.

Pendiri Ponpes Soko Tunggal Abdurrahman Wahid 3, Gus Yadi mengungkapkan, Ustaz Abdul Somad kerap menyebut kata 'kafir' kepada seluruh umat yang beda agamanya di setiap dakwahnya.

Oleh karenanya, Gus Yadi bersama ratusan ormas lainnya meminta panitia acara Maulid Nabi di Pulau Bali untuk tidak memakai Ustaz Abdul Somad sebagai pembicara lantaran merusak otak generasi muda.(aya/poris)

Umat Polisikan Kasus Persekusi Terhadap Ustad Somad, Laskar Bali Minta Maaf Pada Umat Islam

Kabarsatu- Kedatangan Ustaz Abdul Somad di Bali sempat mendapat penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) kepemudaan yang bergabung dalam Komponen Rakyat Bali (KRB).Penolakan secara dengan mengarahkan masa melakukan tindakan imtimidasi dinilai merupakan tindakan persekusi terhadap Ustad Abdul Somad.

Massa yang jumlahnya kurang dari 100 orang ini beranggotakan Laskar Bali, Banaspati, Patriot Garuda Nusantara (PGN), Perguruan Sandhi Murti, dan ormas kepemudaan lainnya dinilai telah melakukan tindakan presekusi.Tindakan prsekusi ini memnbuat umat geram dan marah.

KRB sempat menghadang Ustaz Somad di Hotel Aston, Denpasar, tempatnya menginap. Unjuk rasa itu berakhir dengan mediasi dan safari dakwah Ustaz Somad pun kembali dilanjutkan

Hal ini dinilai telah menciderai Pancasila dan keberagaman umat beragama di Indonesia.Tindakan persekusi yang dilakukan oleh laskar Bali ini dinilai sangat membahayakan keutuhan umat beragama di indonesia.Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan karena kemarahan umat  maka umat secara resmi akan melaporkan tindakan persekusi terhadap Ustrad Somad secara hukum.

Mendapat informasi bakal dilaporkannya provokator-provokator tindakan persekusi terhadap Ustad Somad.Infonya ada lima orang pimpinan provokator yang bakal di laporkan ke polisi hari ini.

Sekretaris Jenderal Laskar Bali I Ketut Ismaya menyampaikan, permohonan maaf kepada seluruh umat Muslim di Indonesia, khususnya Muslim di Bali. Pernyataannya tersebut dituliskan di akun resmi Facebook-nya dengan nama sama.

“Mohon maaf kepada umat Muslim kalau ada saya dan penyampaian saya yang salah karena saya manusia biasa yang tidak sempurna. Tapi, hati dan niat saya mulia, yaitu ingin menjaga NKRI dan Bali. Tidak ada niat saya melecehkan agama lain, apalagi Islam, agama terbesar dan terhebat di Indonesia. Kalau saya pencitraan, Tuhan saya, Ida Sang Hyang Widhi Wasa akan tahu dan pastinya saya akan dihukum oleh Beliau. Jadi, mulai hari ini saya minta jangan ada yang saling menghujat dan menghina. Kita rakyat Indonesia harus bersatu. Begitu juga bagi keluarga besar saya, Laskar Bali dan semeton Bali. Salam hormat kami sekeluarga, terima kasih,” tulis Ismaya di pengujung pesannya, dikutip Republika.

Ismaya memperjelas pernyataannya dengan tujuan mengklarifikasi pemberitaan simpang siur. Dia tak ingin hal ini dibuat semakin panas oleh orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI dengan mengatasnamakan agama.

Ismaya menjelaskan, kedatangannya ke Hotel Aston bersama massa akhir pekan lalu bukan untuk sweeping, namun ingin berdialog langsung dengan Ustaz Somad. Dia awalnya menyayangkan Ustaz Somad tak mau mencium Bendera Merah Putih.

“Karena tidak ketemu, saya kemudian berkeliling dan jadinya mencari sambil berteriak, “Orang yang tidak NKRI harus diusir dari Bali. Kami tidak mau diadu domba oleh ustaz yang khutbahnya mengacu kepada radikalisme.” Dan perlu saya pertegas, kami tidak ada yang membawa senjata tajam seperti gambar yang viral di media sosial. Saya hanya membawa tongkat komando berkepala semar,” tulis Ismaya.

Ismaya mengatakan, massa yang menolak Ustaz Somad kala itu bukan hanya dari pihak mereka, namun juga anggota Nahdlatul Ulama (NU) dan Banser. Namun, dirinya tak ingin terprovokasi lebih jauh sehingga memutuskan mencari dan bertemu langsung dengan Ustaz Somad.

“Setelah saya dipertemukan dengan Usatz Somad, beliau mengatakan beliau tidak antiNKRI dan mau mencium Bendera Merah Putih. Saya terharu, bangga, dan saya sampaikan pada saat itu di salah satu ruangan di Hotel Aston,” katanya.

Ismaya mengatakan, Laskar Bali tidak membenci Islam. Laskar Bali menjamin Ustaz Somad aman berdakwah di Bali.

“Jika ada yang berani mengganggu ustaz, biar saya yang hadapi. Kami umat Hindu di Bali ini jumlahnya sedikit. Adanya umat agama lain tentunya kami sangat senang karena keluarga kami bertambah. Jadi, kami meminta pada ustaz, jaga kami, satukan kami, jangan sampai terpecah belah,” katanya.(aya/*)

Maryadi Alias Ocu Yadi Relawan BEJO Penghina Ustadz Abdul Somad, Akhirnya Meminta Maaf

Kabarsatu- Netizen geram dan marah dengan viralnya postingan akun Facebook Ocu Yadi nama asli Maryadi  yang  menghina Ustadz Abdul Somad.

Dalam postingan itu, akun Ocu Yadi membagikan postingan akun Facebook Saripah Saripah, yang memasang foto Ustadz Abdul Somad dengan kalimat provokatif.

Walhasil, Netizen pun geram dan marah hingga mencari dan menelusuri siapa pemilik akun Facebook Ocu Yadi.

Belakangan diketahui, pemilik akun Facebook Ocu Yadi adalah Maryadi, warga Tapung, yang mengajar di MTS Batu Belah, Kampar.

Merasa dirinya sedang menjadi DPO umat islam Ocu Yadi pun gelisah dan trauma.Sebelum ditangkap oleh umat Ocu Yadi pun mengabil iniasiatif dan minta maaf kepada umat serta ustad Somad dengan cara mendatangi Ketua Gerakan Pemuda Ansor Riau.

Permintaan maaf Ocu Yadi dimuat yang dimuat akun Facebook Mas Purwaji (Ketua Gerakan Pemuda Ansor Riau) pada Senin (11/12/2017) pukul 12.46.

Dalam kolom komentar postingan itu, akun Facebook Mas Purwaji menyebutkan, akun Facebook Ocu Yadi sudah ditutup dan Maryadi mengaku tidak akan pakai Facebook lagi, karena sudah trauma jadi DPO umat islam.

Mas Purwaji juga menyebutkan, Maryadi sudah ke Pekanbaru mencari Ustadz Abdul Somad untuk meminta maaf secara langsung dan minta difasilitasi oleh pihaknya.

Ia juga menyebutkan, Ustadz Abdul Somad sudah memaafkan Maryadi.



"Saya menghormati sikap beliau dan insyaAllah akan langsung meminta maaf ke Ustad Somad. Saya minta kita semua menahan diri menjaga dari tindakan yang tidak diinginkan oleh UAS. Beliau sudah beritikad baik, siapapun pasti pernah salah. Ayolah, berbesar hati kita maafkan," tulisnya.

Meski sudah minta maaf begini tanggapan netizen yang marah dan geram atas kelakuan buruk sang penghina Ustad tersebut:





(aya/tbn)

VIDEO: Terharu.. Demi Bangsa, Ustadz Somad Kepedalaman Terpencil Ajarkan Bagaimana Mencinta NKRI

Kabarsatu- Ribuan umat Islam memadati Masjid An-Nur di Jalan Diponegoro Denpasar sejak sore hari kemarin. Mereka berduyun-duyun datang untuk mendegarkan tausiah Ustaz Abdul Somad.

Bahkan, meski acara yang dirangkaikan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW itu digelar pukul 20.00 WITA, warga Muslim Kota Denpasar sudah memadati areal masjid sejak sore hari. Saking antusiasnya, mereka sampai membludak hingga ke jalan raya. Polisi menutup akses jalan menuju Masjid An-Nur.

Ustaz Abdul Somad sendiri tiba di lokasi sekira pukul 20.10 WITA. Ia berangkat dari Hotel Aston Denpasar yang tak begitu jauh dari Masjid An-Nur.

"Umat membludak sampai ke jalan raya. Saya tadi salat di jalan raya," ujar Yadi, jemaah asal Denpasar kepada VIVA, Jumat, 8 Desember 2017.

Begitu tiba, ribuan umat muslim langsung mengumandangkan takbir yang bersahut-sahutan. Salawat nabi pun berkumandang. Pada kesempatan itu Ustaz Somad sempat menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya. Ia mengaku sudah mendengar akan ditolak datang ke Bali.

"Saya sudah dengar ada yang mau demo. Begitu saya turun dari pesawat saya lihat gerombolan orang. Saya kira itu yang mau demo saya. Tidak tahunya bubaran kerja pegawai," kata Ustaz Somad berkelakar.

Sebelumnya, Ustaz Abdul Somad memang tertahan di Hotel Aston Denpasar. Sejumlah elemen ormas yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali (KRB) menolak kehadiran Ustaz Somad. Mereka menuding Somad dedengkot penyebaran Khilafah yang bertentangan degan NKRI.

Pada pembuka ceramahnya, Ustaz Somad mengaku perjalanan dakwahnya mulai dari Makassar, Pontianak, Bangka Belitung, di Bali inilah yang menurutnya paling luar biasa. Ustaz Somad mengaku tak habis pikir ia dituding anti-Kebhinekaan, tak cinta pada NKRI. Menurut dia itu semua disebarkan oleh provokator.

"Apa betul saya anti NKRI? Kata siapa! Sebelum berangkat ke Mesir tahun 1998, 100 anak-anak Indonesia yang diberangkatkan mesti lulus tes Pancasila dan P4. Saya termasuk satu dari 100 siswa yang lulus tes itu. Bukan cuma bahasa Arabnya, tapi Pancasila dan P4," kata Ustaz Somad di Masjid An-Nur Denpasar, Jumat 8 Desember 2017.

Sepulangnya dari Mesir, Ustaz Somad melamar sebagai dosen di sebuah universitas. "Salah satu tes dosen adalah mesti cinta kepada NKRI," tegas dia.

Tak sampai di situ, Ustaz Somad kemudian menceritakan pengalamannya masuk ke kampung-kampung di pedalaman di berbagai daerah. Selain untuk berdakwah, ia mengaku menanamkan rasa cinta Tanah Air kepada anak-anak di pedalaman.

"Saya masuk ke kampung-kampung di pedalaman tiap Februari dan Agustus dalam setahun bertepatan dengan libur semester," tuturnya.

"Di Riau saya jalan 5 jam untuk sampai ke tepi sungai. Kami naik sampan 7 jam ke kampung pedalaman. Saya mengibarkan bendera Merah Putih bersama anak-anak desa tertinggal," Ustaz Somad menambahkan.

Jika ada isu yang mengatakan jika ia bagian dari kelompok radikal, anti terhadap NKRI maka ia memastikan hal itu tak benar.

"Itu pasti disebarkan oleh orang yang tidak punya paket data internet. Nontonnya cuma video pendek. Kita doakan orang menyebarkan isu itu diberi hidayah. Yang paling penting diberi Allah rezeki yang lapang agar bisa beli paket 4 GB, biar bisa nonton video ceramah sampai selesai bahwa Islam itu datang sebagai rahmatan lil 'alamin," kata Ustaz Somad.

Berikut Vidio Ustadz Somad Dipedalaman Terpencil Ajarkan Bagaimana Mencinta NKRI:

VIDIO 1:



VIDIO 2:



(aya/rep)

Intoleran dan Merusak Pancasila Anggota DPD Asal Bali Dilaporkan

Kabarsatu- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy berencana akan melaporkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, Arya Wedakarna ke Badan Kehormatan DPD RI ini hari (Senin, 11/12).

Laporan tersebut, atas dugaan lontaran fitnah yang dilakukan Arya kepada Ustad Abdul Somad (UAS) saat menggelar safari dakwahnya di Bali.

“Saya akan melaporkan anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna ke BK DPD RI karena telah memfitnah Ustad Abdul Somad saat tengah melakukan safari dakwah di Bali tanggal 9 Desember lalu,” kata Lukman, di Jakarta, Minggu (10/12) malam.

Anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Riau itu menyatakan akibat fitnah yang disampaikan Arya, sekelompok orang menggeruduk dan mencegat Ustad Abdul Somad di hotel Aston, tempat sang ustd menginap.

“Kejadian yang menimpa Ustad Abdul Somad di Bali dipicu dengan pernyataan Arya Wedakarna. Saya minta BK DPD RI menindak tegas anggota DPD RI yang menebarkan fitnah sehingga ada aksi pencegatan terhadap Ustad Abdul Somad,” tegas dia.

Sebagaimana sempat diberitakan, Anggota DPD RI asal Bali menolak kedatangan Ustad Abdul Somad dalam rangkaian safari dakwah di Pulau Dewata tersebut 8-10 Desember. Dalam akun facebooknya, Arya menuding Ustad Abdul Somad adalah anti Pancasila.

“Siapapun boleh datang ke Bali, Pulau Seribu Pura, bahkan Raja Arab Saudi saja tidak masalah datang ke Bali untuk berlibur asal tanpa agenda politik terselubung. Tapi tentu Bali menolak jika ada oknum siapapun yang datang ke Pulau Dewata dengan agenda anti Pancasila. Ngiring kawal NKRI dan Tolak Agenda Khilafah tersosialisasi di Bali,” kata Wedakarna melalui fan page Facebook @dr.aryawedakarna, Jumat (1/12).

Wedakarna menyebut, penolakan itu merupakan aspirasi masyarakat Bali yang sudah viral di medsos beberapa hari sebelumnya. Ia menyertakan screenshoot postingan Instagram @creme_de_violette yang berjudul “Jangan biarkan mereka meracuni Bali waspadalah wahai saudara2ku di Bali, jangan sampai Bali menjadi Majapahit kedua.” (aya /akt)

Ketahuan Buang Duit ke WC Waktu Digeledah KPK, Kini Tin Malah Jadi Staf Ahli Menteri PANRB

Kabarsatu- Tin Zuraida diangkat menjadi staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Manpan RB) bidang politik dan hukum. Sebelumnya, rumah Tin pernah digeledah KPK dan ia membuang berkas serta duit lebih dari Rp 1 miliar ke toilet. Bagaimana aturan pemilihan staf ahli menteri?

Sesuai dengan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka staf ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Di mana orang yang dapat menduduki jabatan tersebut harus memenuhi syarat tertentu yang lebih berat dibandingkan jabatan lainnya.

"Di antaranya adalah syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan," kata ahli perundangan Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Minggu (10/12/2017).

Rekam jejak jabatan dan integritas merupakan syarat mutlak bagi jabatan pimpinan tinggi madya. Menurut UU ASN, jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

"Untuk itu apabila ada figur tertentu, dalam hal ini Tin Zuraida yang mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, menurut publik tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan karena diduga pernah melakukan perbuatan tidak patut maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengusulkan pejabat tersebut untuk diangkat oleh Presiden perlu memberikan penjelasan ke publik perihal alasan mengusulkan pejabat tersebut," papar Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember itu.

Selain itu atas aspirasi publik ini, maka Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat menindaklanjutinya dengan melakukan investigasi untuk melihat apakah ada pelanggaran dalam pengisian jabatan ini.

"Menurut UU ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki wewenang untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi," cetus doktor dengan disertasi penelitian lebih dari 200 UU pascareformasi itu.

Belajar dari kejadian ini, sambung Bayu, menunjukkan kepekaan dari pejabat publik, dalam hal ini Menteri PAN dan RB dalam menangkap aspirasi publik sangatlah rendah. Padahal kementerian yang dipimpinnya adalah pionir dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang mensyaratkan adanya kepatuhan bagi aparatur sipil negara dalam melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN yang salah satunya mendukung penuh pemerintahan bersih dan antikorupsi.

"Pasal 124 PP 11/2017 jelas menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian, di mana Staf Ahli Menteri sesuai Pasal 19 UU ASN masuk bagian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Maka yang memilih adalah Presiden atas usulan Menteri," pungkas Bayu.
Pembuang Duit ke WC Jadi Staf Ahli Menteri, Yuk Lihat Aturannya

Hingga berita ini diturunkan, detikcom terus berusaha mengkonfirmasi terpilihnya Tin sebagai staf ahli Menpan RB itu. Kepala Biro Humas KemenPAN, Herman Suryatman tidak membalas pesan yang dikirimkan detikcom lewat Hp-nya. Telepon sempat diangkat, tetapi tiba-tiba dimatikan.(aya/dk)

Langgar UU, Ormas Provokator dan Intoleran Mengusir Ust Somad Terancam Dibubarkan

Kabarsatu- Ormas yang berupaya melakukan pengusiran terhadap Ustadz Abdul Somad di Bali telah melanggar Undang-Undang Ormas yang baru disahkan. Ormas tersebut terancam bisa dibubarkan. Demikian disampaikan Direktur Legal LBH Street Lawyer, M. Kamil Pasha.

Menurutnya, ormas di Bali tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan pasal 59 Ayat 3 UU Ormas.

"Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan," kata Pasha seperti dikutip Republika, Ahad (10/12/2017).

Lebih jauh ia menjelaskan, selain dilarang menista agama, ormas juga dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman maupun ketertiban umum.

Karenanya, LBH Street Lawyer meminta dengan tegas agar pemerintah dan Kepolisian menerapkan UU Ormas tanpa pandang bulu. Termasuk kepada Ormas yang terlibat dalam persekusi atas Ustadz Abdul Somad di Bali, baru-baru ini.

Kedua, LBH Street Lawyer meminta Kepolisian menindak tegas dengan segera menangkap dan memproses hukum pengurus dan anggota ormas tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

Ketiga, LBH Street Lawyer meminta pemerintah membubarkan ormas tersebut. (aya/tby)

Berita Terbaru

[recent][#1abc9c]

Tip Sehat

Loading...
Diberdayakan oleh Blogger.